Said Abdullah Soroti Tantangan Jenderal Suyudi Membenahi Polri

Transisi Kepemimpinan Polri Membuka Agenda Pembaruan

Ceritaberkat.com – Pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di tubuh Polri. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suyudi untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan persetujuan DPR RI. Dalam keputusan yang sama, Komjen Wahyu Hadiningrat dipercaya mengemban tugas sebagai Wakapolri.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melihat susunan pimpinan tersebut sebagai kombinasi yang menarik. Ia menilai penempatan Kapolri dan Wakapolri sekaligus mencerminkan upaya memadukan energi kepemimpinan yang lebih muda dengan pengalaman figur yang lebih senior.

“Komjen Wahyu adalah Akpol angkatan 1992, dua tingkat di atas Jenderal Suyudi. Ini kombinasi yang saling melengkapi,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).

Bagi Said, pilihan ini memperlihatkan keinginan Presiden Prabowo agar Polri mendapatkan dorongan pembaruan budaya organisasi. Kepemimpinan yang lebih muda dinilai dapat membawa semangat segar, sementara kehadiran Wakapolri berpengalaman tetap penting untuk memperkuat arahan, pendampingan, serta konsolidasi di jajaran institusi.

Rotasi Cepat Menjadi Sinyal Awal

Respons awal Jenderal Suyudi setelah menjabat juga menjadi perhatian. Dalam waktu kurang dari 24 jam sesudah pelantikan, ia melakukan rotasi terhadap 88 perwira tinggi Polri. Perubahan tersebut mencakup 19 posisi kepala kepolisian daerah atau Kapolda.

Langkah cepat itu dipandang sebagai penanda bahwa pembenahan organisasi ingin segera dijalankan. Said menyoroti keterlibatan sejumlah perwira muda, termasuk figur yang berasal dari angkatan selevel atau sedikit lebih senior dibandingkan Suyudi. Pergerakan tersebut dinilai membuka ruang bagi munculnya generasi baru dalam struktur kepemimpinan kepolisian.

“Sebagian di antaranya para perwira muda seangkatan atau setingkat di atasnya. Artinya, rising star Jenderal Suyudi juga ikut mengorbitkan bintang-bintang muda lainnya di jajaran kepolisian,” ungkap Said.

Namun, pergantian jabatan saja belum cukup untuk menjawab seluruh tantangan Polri. Rotasi dapat menjadi pintu awal, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh perubahan cara kerja, kualitas pelayanan, pengawasan, dan keteladanan para pejabat di setiap tingkatan. Tantangan yang dihadapi mencakup penataan tata kelola, pembaruan struktur, serta pergeseran budaya kerja di lingkungan kepolisian.

Agenda tersebut akan menyentuh banyak lapisan, dari Mabes Polri hingga unit kepolisian yang paling dekat dengan warga. Polsek dan Polres menjadi titik yang sangat penting karena di tempat inilah masyarakat sering kali pertama kali berhadapan dengan layanan kepolisian, baik saat membuat laporan, meminta perlindungan, maupun mencari kepastian atas perkara yang sedang berjalan.

Pelayanan Hukum dan Kepercayaan Publik

Said memberi perhatian khusus pada pandangan Suyudi saat mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR RI. Salah satu penekanan yang disampaikan Suyudi berkaitan dengan pembenahan tata kelola pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang datang untuk melaporkan suatu perkara.

“Bagi korban, laporan polisi adalah harapan negara hadir. Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari tahu melalui akses informal kepada penyidik,” kata Said menirukan ucapan Suyudi.

Pernyataan tersebut menempatkan pelapor dan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan kejelasan. Dalam praktik pelayanan hukum, kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara menjadi kebutuhan mendasar. Warga tidak semestinya merasa harus mengandalkan jalur pribadi atau akses informal hanya untuk memperoleh informasi yang sewajarnya dapat dibuka oleh penyidik.

Said mengingatkan bahwa memperbaiki penegakan hukum sebagai instrumen perlindungan rakyat bukan pekerjaan sederhana. Layanan hukum masih kerap dipersepsikan sulit dijangkau, bahkan muncul stigma “no viral no justice”. Ungkapan itu menggambarkan kekhawatiran bahwa perhatian terhadap perkara baru datang setelah persoalan menjadi ramai di ruang publik.

Karena itu, ia mendorong adanya program cepat atau quick win yang bisa memberikan dampak nyata. Fokus awalnya dapat diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan terhadap kualitas pelayanan dan perilaku aparat. Pengawasan yang efektif bukan hanya bertujuan menemukan pelanggaran, melainkan juga memastikan standar pelayanan benar-benar diterapkan secara konsisten.

Pengawasan Internal dan Keterlibatan Publik

Dalam ranah internal, Said mendorong revitalisasi Inspektorat Pengawasan Umum atau Irwasum serta Divisi Profesi dan Pengamanan, yang dikenal sebagai Propam. Kedua unsur tersebut memiliki arti penting dalam menjaga disiplin, integritas, dan akuntabilitas personel Polri.

Pengawasan tidak berhenti di dalam institusi. Said menilai Polri juga perlu membuka ruang lebih luas bagi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas serta masyarakat untuk ikut memantau kinerja kepolisian. Jangkauan pengawasan itu diharapkan mencakup seluruh tingkatan, dari perwira tinggi sampai satuan kewilayahan terkecil.

“Program pengawasan ini penting untuk menegakkan disiplin, memberi efek deteren di internal kepolisian, sekaligus memaksa kepala satuan wilayah meningkatkan kualitas pelayanan,” tegas Ketua Banggar DPR RI tersebut.

Penguatan pengawasan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Ketika mekanisme koreksi berjalan, keluhan dapat ditangani lebih jelas dan pimpinan satuan terdorong memperbaiki layanan. Di sisi lain, pengawasan yang terbuka harus tetap berjalan secara tertib agar tujuan utamanya tetap menjaga kualitas institusi dan perlindungan bagi masyarakat.

Kewibawaan Polisi Modern

Hal lain yang diapresiasi Said adalah gagasan Suyudi tentang kewibawaan polisi modern. Wibawa tidak semata-mata dibangun melalui kekuasaan atau ketegasan, melainkan juga melalui kemampuan profesional, pengendalian diri, integritas, dan tindakan yang proporsional.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar jargon, melainkan doktrin kepemimpinan yang menyatukan. Kepercayaan ini hanya akan tumbuh jika polisi berhasil membuktikan perubahan ke arah yang lebih baik,” jelas Said.

Gagasan tersebut menegaskan bahwa kedekatan polisi dengan masyarakat perlu diwujudkan dalam pengalaman sehari-hari. Kepercayaan tidak hadir hanya melalui slogan, melainkan dari pelayanan yang mudah diakses, sikap aparat yang adil, penanganan perkara yang jelas, serta kesediaan institusi menerima pengawasan dan memperbaiki kekurangan.

Said berharap transformasi besar di Polri dimulai dari teladan di tingkat pimpinan. Jenderal Suyudi bersama para Pejabat Utama Mabes Polri dipandang memegang peran penting untuk menerjemahkan komitmen perubahan ke dalam kebijakan dan perilaku organisasi.

“Jenderal Suyudi adalah harapan baru, momentum ada di tangannya. Seperti kata beliau di DPR, menjadi Kepala Kepolisian bukanlah puncak karier, tetapi puncak tanggung jawab. Selamat bertugas, Jenderal Suyudi,” pungkas Said.