Sempat Ditangkap gegara Demo KPU India, Pendiri Partai Kecoak Dibebaskan

Pengadilan New Delhi Bebaskan Tiga Pimpinan Partai Kecoak

Ceritaberkat.com – Pengadilan di New Delhi memerintahkan pembebasan tiga tokoh gerakan pemuda Cockroach Janta Party (CJP), yang dikenal pula sebagai Partai Kecoak. Abhijeet Dipke, pendiri gerakan tersebut, termasuk di antara mereka yang dilepas setelah sempat diamankan menjelang aksi massa di ibu kota India.

Pembebasan itu terjadi sehari sesudah ketiganya ditahan. Mereka sebelumnya hendak menggalang kehadiran ribuan orang di Jantar Mantar, area pusat New Delhi yang ditetapkan sebagai lokasi demonstrasi. Aksi tersebut membawa tuntutan agar Kepala Komisioner Pemilu India, Gyanesh Kumar, mengundurkan diri.

Penahanan Menjelang Aksi

Dipke dan dua rekannya ditangkap ketika pesawat yang mereka tumpangi tiba di New Delhi pada Sabtu, 10 Oktober. Penangkapan dilakukan saat aparat meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi demonstrasi yang direncanakan CJP bersama sejumlah kelompok pemuda lain.

Ratna Singh, yang memimpin tim hukum Partai Kecoak, menyampaikan bahwa ketiga tokoh itu telah dibebaskan melalui perintah pengadilan. Namun, kebebasan tersebut disertai persyaratan yang berlaku selama satu tahun.

“Tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum selama satu tahun.”

Syarat itu menjadi bagian dari keputusan pembebasan bagi Dipke dan rekan-rekannya. Perkara ini mencerminkan ketegangan yang muncul menjelang aksi protes besar terkait persoalan daftar pemilih di India.

Pengamanan Ketat di Pusat Ibu Kota

Pada Sabtu, 10 Oktober, ribuan personel polisi serta pasukan paramiliter ditempatkan di berbagai titik New Delhi. Aparat juga menghentikan layanan internet seluler di kawasan pusat bisnis sebagai bagian dari langkah pencegahan terhadap aksi massa.

Sejumlah puluh stasiun metro dan pasar turut ditutup. Jantar Mantar sendiri telah diamankan dan ditutup sebelum demonstrasi dapat dimulai, sehingga rencana pengumpulan massa oleh CJP tidak berlangsung sebagaimana direncanakan.

Jumlah orang yang ditahan di wilayah ibu kota disebut mencapai ribuan. Angka yang beredar berkisar antara sekitar 2.000 hingga hampir 2.500 orang, mencakup pengunjuk rasa, politisi oposisi, jurnalis, dan pengacara. Penanganan aksi tidak hanya berlangsung di New Delhi. Di Mumbai, pusat keuangan India, sekitar 600 orang juga diamankan berkaitan dengan protes tersebut.

Penutupan transportasi, pasar, dan pembatasan akses internet menunjukkan luasnya dampak langkah pengamanan itu bagi warga kota. Bagi masyarakat yang tidak terlibat aksi, kebijakan seperti ini dapat memengaruhi perjalanan harian, kegiatan perdagangan, serta komunikasi di area-area yang dibatasi.

Tuntutan soal Revisi Daftar Pemilih

Inti protes berkaitan dengan revisi daftar pemilih yang dipersoalkan oleh kelompok demonstran dan partai-partai oposisi. Mereka meminta Gyanesh Kumar mundur dari posisi Kepala Komisioner Pemilu karena menilai pembaruan data pemilih tersebut sangat menguntungkan Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang berkuasa di bawah Perdana Menteri Narendra Modi.

Para pengunjuk rasa menuduh BJP memakai program Revisi Intensif Khusus atau Special Intensive Revision (SIR) untuk memengaruhi hasil pemilihan. Kritik terhadap program itu berpusat pada kekhawatiran bahwa perubahan daftar pemilih dapat memberi dampak langsung terhadap siapa yang berhak menggunakan suara dalam pemilu.

Partai-partai oposisi juga menyatakan revisi tersebut telah memengaruhi sejumlah pemilihan tingkat negara bagian yang dimenangi BJP. Tuduhan itu memicu pertanyaan mengenai integritas pemilu di India, negara dengan jumlah pemilih yang sangat besar dan sistem demokrasi yang menjadi perhatian internasional.

Daftar pemilih merupakan unsur penting dalam setiap pemilu karena menentukan warga yang tercatat dan dapat memberikan suara. Karena itu, perselisihan mengenai proses pembaruannya dapat berkembang menjadi isu politik yang luas, terutama ketika pihak-pihak yang bersaing menilai ada potensi keuntungan atau kerugian elektoral.

Bantahan dari KPU dan BJP

Gyanesh Kumar belum menyampaikan komentar terkait tuntutan demonstran. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum India dan BJP menolak tudingan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses revisi daftar pemilih.

Perbedaan pandangan ini menempatkan isu administrasi pemilu sebagai pusat perdebatan politik. Di satu sisi, kelompok oposisi dan penggerak aksi meminta penjelasan serta pertanggungjawaban atas dampak revisi. Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu dan partai berkuasa membantah adanya tindakan yang tidak semestinya.

Pembebasan Dipke dan dua pemimpin CJP tidak mengakhiri perdebatan mengenai SIR maupun tuntutan kepada kepala penyelenggara pemilu. Namun, keputusan pengadilan tersebut memastikan ketiganya dapat kembali beraktivitas dengan ketentuan untuk menjaga ketertiban umum selama setahun ke depan.