13 Rumah ‘Klaster Mewah’ Lapas Cibinong Tak Terdaftar di Sistem Aset Negara

Pemeriksaan Aset Rumah Dinas di Lapas Cibinong Masih Berjalan

Ceritaberkat.com – Keberadaan 13 rumah dinas di area Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong menjadi perhatian setelah bangunan tersebut diketahui belum tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Rumah-rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung itu kini masih ditelusuri dari sisi administrasi, status kepemilikan aset, hingga pemanfaatannya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Mashudi, menyampaikan bahwa total terdapat 16 unit rumah dinas di Lapas Cibinong. Dari jumlah itu, 13 bangunan belum masuk dalam sistem pencatatan aset negara. Keterangan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR pada Senin, 28 September 2026.

“Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan,” kata Mashudi.

Pencatatan dalam SIMAK BMN penting karena sistem ini digunakan pemerintah untuk mengelola barang milik negara, termasuk memastikan asal-usul, penggunaan, dan pertanggungjawaban suatu aset. Karena itu, pemeriksaan tidak hanya menyoroti keberadaan fisik bangunan, melainkan juga dokumen yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaannya.

Mashudi menegaskan tindak lanjut atas temuan tersebut akan ditentukan setelah seluruh proses penelusuran selesai dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta agar informasi yang berkembang tidak dianggap sebagai kesimpulan akhir karena pemeriksaan masih berlangsung.

“Perlu kami tegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan hasil pemeriksaan sementara, proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung,” ujarnya.

Kaur Umum Mengaku Tidak Dilibatkan

Dalam forum yang sama, Kepala Urusan Umum Lapas Cibinong, Deni, menyatakan dirinya tidak mengetahui sumber anggaran maupun proses pembangunan 13 rumah tersebut. Ia menjelaskan bahwa ketika proyek berlangsung, ia baru menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dan tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya.

“Ketika itu saya baru jadi Kepala Urusan Umum, dan jujur, Bapak, untuk pembangunan itu saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan,” kata Deni.

Deni menyebut bangunan-bangunan tersebut mulai berdiri pada Januari 2023 dan rampung pada tahun yang sama. Pernyataan ini menjadi salah satu bagian yang diperiksa, terutama untuk memperjelas rangkaian pembangunan, pihak yang terlibat, serta mekanisme administrasi yang seharusnya menyertai pengadaan atau pembangunan rumah dinas.

Penelusuran itu juga berkaitan dengan fungsi rumah dinas sebagai fasilitas yang semestinya memiliki dasar penggunaan yang jelas. Dalam konteks pengelolaan aset negara, kejelasan data bukan sekadar persoalan pencatatan, tetapi juga menyangkut pengawasan agar aset digunakan sesuai peruntukannya.

Lima Pejabat Struktural Dinonaktifkan

Di tengah investigasi tersebut, Kementerian Imipas telah menonaktifkan lima pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Cibinong. Pejabat yang dinonaktifkan meliputi kepala lapas, kepala pengamanan lapas atau KPLP, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, menyampaikan keputusan itu saat melakukan pengecekan langsung ke Lapas Cibinong pada Sabtu, 26 September 2026. Pemeriksaan internal itu dilakukan setelah Menteri Imipas Agus Andrianto memberi arahan agar investigasi dipimpin dan dikoordinasikan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan yang sebelumnya disampaikan Ombudsman. Penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan dapat berjalan dan masing-masing pejabat yang dinilai terkait dapat dimintai keterangan.

“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman,” ujar Rudi.

Kelima posisi tersebut dinilai berkaitan dengan tata kelola lapas, pengamanan, pembinaan, ketertiban, serta pengurusan barang milik negara. Namun, penonaktifan bukanlah putusan akhir atas tanggung jawab individu. Langkah itu ditempuh dalam rangka pemeriksaan untuk mengurai kondisi yang menyebabkan bangunan rumah dinas belum tercatat dalam sistem aset negara.

Investigasi Akan Menentukan Tindak Lanjut

Kementerian Imipas menyatakan seluruh aspek temuan akan diperiksa. Rudi menekankan bahwa kementerian memiliki aturan internal, kode etik, dan mekanisme hukuman disiplin apabila nantinya ditemukan pelanggaran yang didukung bukti.

“Kita akan selidiki semuanya. Arahan pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas,” pungkas Rudi.

Bagi publik, perkembangan perkara ini penting untuk diikuti karena menyangkut akuntabilitas fasilitas yang berada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Tahap investigasi akan menentukan apakah persoalannya terbatas pada kelengkapan administrasi, menyangkut status aset, atau terdapat persoalan lain dalam proses pembangunan dan pemanfaatan bangunan.

Hingga pemeriksaan selesai, status 13 rumah dinas tersebut masih dalam pendalaman. Pemerintah akan menetapkan langkah berikutnya setelah aspek dokumen, kepemilikan, penggunaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab diperiksa secara menyeluruh.