Dilecehkan Sejak Kelas 4 SD, Siswi SMP Korban Pelecehan Guru ICM Alami Trauma

Guru SD ICM Dinonaktifkan di Tengah Dugaan Pelecehan terhadap Siswi

Ceritaberkat.com – Seorang guru di sekolah internasional Insan Cendekia Madani (ICM), Tangerang Selatan, dinonaktifkan setelah muncul dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswi. Kasus ini kini berada dalam penanganan kepolisian, sementara keluarga korban meminta proses hukum berjalan secara menyeluruh dan berpihak pada perlindungan anak.

Korban, yang saat ini duduk di kelas satu SMP atau kelas tujuh, disebut mengalami dugaan pelecehan sejak masih berada di kelas empat SD. Rentang peristiwa yang diadukan mencakup periode 2023 hingga 2026.

Pengaduan Resmi Disampaikan Keluarga Korban

Kuasa hukum korban, M Fadhli, menyampaikan bahwa aduan resmi telah diajukan kepada aparat berwenang terhadap seorang terlapor berinisial NAA. Terlapor merupakan guru di ICM, Tangerang Selatan.

Perkara ini bermula ketika NAA disebut menjadi wali kelas korban pada tahun ajaran 2023–2024. Dugaan perbuatan tersebut tidak berhenti pada masa sekolah dasar dan disebut terus terjadi sampai korban memasuki jenjang SMP.

Fadhli menjelaskan bahwa pola pendekatan terhadap korban diduga dilakukan melalui child grooming, yakni tindakan manipulatif untuk membangun kedekatan dan memengaruhi anak demi tujuan eksploitasi seksual. Pola seperti ini penting diperhatikan karena pelaku diduga memanfaatkan kepercayaan, ketergantungan, atau hal-hal yang disukai korban.

“Jadi pola dari pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku dengan cara child grooming. Ada pola, pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban,” ucapnya.

Dugaan tindakan tersebut disebut berlangsung di area ruang kelas setelah kegiatan belajar reguler berakhir. Kegiatan les privat mengaji diduga digunakan sebagai alasan untuk menciptakan situasi tertutup antara guru dan murid.

Selain dugaan pendekatan manipulatif, terlapor juga diduga memperlihatkan materi pornografi kepada korban setelah kegiatan les mengaji di sekolah. Anak pada usia korban memerlukan lingkungan pendidikan yang aman, sehingga dugaan penyalahgunaan relasi antara pendidik dan peserta didik menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara ini.

“Ketika habis melaksanakan les ngaji di sekolah tersebut, maka pelaku mempertontonkan video-video porno yang tidak pantas untuk disaksikan untuk anak-anak usia korban,” tambahnya.

Fadhli menyebut terdapat dugaan kontak fisik pada bagian tubuh sensitif korban. Terdapat pula dugaan upaya meminta foto tidak senonoh, namun korban disebut menolak permintaan tersebut.

Korban Menceritakan Pengalaman kepada Pelatih

Peristiwa yang dialami korban baru terungkap pada awal September 2026. Korban akhirnya berani menyampaikan ceritanya kepada pelatih taekwondo, yang kemudian meneruskan informasi itu kepada orang tua korban.

Keberanian anak untuk bercerita dapat muncul ketika ia merasa didengar dan berada dalam ruang yang aman. Dalam situasi dugaan kekerasan seksual, dukungan dari orang dewasa yang dipercaya menjadi penting agar anak tidak merasa disalahkan, ditekan, atau dipaksa mengulang pengalaman traumatis secara berlebihan.

“Jadi kasus ini akhirnya terbongkar pada awal bulan ini setelah korban memiliki keberanian untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada pelatih taekwondo. Karena mungkin korban mendapat ruang aman, jadi mencurahkan isi hatinya kepada sang pelatih, yang kemudian meneruskan informasi ini kepada orang tuanya,” papar Fadhli.

Keluarga kemudian membawa korban untuk menjalani pemeriksaan psikologis. Hasil pemeriksaan klinis menyatakan korban mengalami depresi serta trauma berat yang dikaitkan dengan peristiwa yang dialaminya.

“Pihak keluarga kemudian membawa korban ke psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang akhirnya berhasil mengaitkan perubahan perilaku korban dengan insiden kelam yang dialaminya,” kata Fadhli.

Pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam pemulihan korban. Selain proses penegakan hukum, kebutuhan emosional dan kesehatan mental anak perlu mendapat perhatian berkelanjutan agar korban memperoleh perlindungan yang layak selama perkara berjalan.

ICM Menonaktifkan Guru Sejak 25 Agustus 2026

ICM menyatakan telah mengambil tindakan administratif berupa penonaktifan seorang guru di jenjang SD. Penonaktifan itu berlaku mulai 25 Agustus 2026, sehari setelah sekolah menerima dan melakukan penanganan awal atas pengaduan dugaan pelecehan seksual terhadap murid pada 24 Agustus 2026.

“ICM menyampaikan bahwa telah mengambil langkah administratif berupa penonaktifan seorang guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2026,” terang pihak ICM melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9).

Pihak sekolah menyebut kebijakan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian. Tujuannya adalah menjaga keamanan peserta didik, mempertahankan kenyamanan lingkungan belajar, serta memberikan ruang bagi pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

“Penonaktifan dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memberikan ruang bagi proses penanganan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas ICM.

ICM menegaskan bahwa langkah administratif itu bukan penetapan kesalahan maupun kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum guru yang dinonaktifkan. Sekolah menyatakan akan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dan menghormati hak seluruh pihak serta kewenangan instansi terkait.

Pihak ICM juga menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Setiap pengaduan yang berpotensi mengancam keselamatan, martabat, keamanan, atau hak peserta didik disebut akan ditangani secara serius dan mengikuti prosedur yang berlaku.

“Setiap laporan mengenai dugaan tindakan yang dapat mengancam keamanan, keselamatan, martabat, maupun hak peserta didik akan ditangani secara serius, proporsional dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar ICM.

Sekolah menyatakan akan melanjutkan penguatan pengawasan, pendampingan, dan koordinasi internal. Koordinasi dengan pihak berwenang juga dapat dilakukan apabila diperlukan sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ini masih berada pada tahap dugaan dan pemeriksaan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi identitas, kondisi psikologis, keselamatan, dan hak korban yang masih anak-anak.