5 Hal Terkini Kasus Suap Anak Buah Nusron

Pengusutan Suap HGB Summarecon Meluas ke ATR/BPN dan Perusahaan

Ceritaberkat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah lokasi telah diperiksa, termasuk kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta kantor PT Summarecon Agung Tbk.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB. KPK juga mengidentifikasi sejumlah kelompok dugaan tindak pidana lain, meliputi dugaan jual beli jabatan dan penerimaan ilegal lainnya. Dalam proses penanganan kasus tersebut, penyidik telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Uang senilai Rp106,3 miliar turut diamankan dalam perkara ini. Nilai tersebut disebut sebagai penyitaan uang terbesar sepanjang operasi tangkap tangan KPK. Temuan ini menjadi salah satu fokus dalam pengembangan pembuktian, seiring penyidik menelusuri dokumen, aliran keuangan, serta mekanisme pelayanan pertanahan yang berkaitan.

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Delapan tersangka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, perusahaan, dan pihak swasta. Empat pihak swasta disebut diduga memiliki kedekatan atau menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Para tersangka tersebut adalah Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; serta Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon.

Nama lainnya ialah Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Rizal Pahlevi (LEV), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). Arif, Fahd, Erwin, serta Muhammad Fakhry merupakan pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, sedangkan Rizal Pahlevi disebut sebagai pihak swasta.

Penetapan tersangka dan penggeledahan yang dilakukan KPK menempatkan proses administrasi pertanahan sebagai salah satu bagian penting yang akan diuji dalam penyidikan. HGB sendiri merupakan hak untuk mendirikan serta memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak, sehingga pengurusannya melibatkan prosedur dan layanan pertanahan tertentu.

Tiga ruang direktorat jenderal ATR/BPN diperiksa

Pada Kamis, 17 September 2026, penyidik KPK merampungkan penggeledahan di tiga ruang direktorat jenderal di kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, ruangan sejumlah direktur pada direktorat terkait juga menjadi sasaran pemeriksaan.

Tiga ruangan yang digeledah adalah ruang Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ruang Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta ruang Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Pada pukul 18.35 WIB, penyidik terlihat keluar dari lobi gedung dengan membawa tiga koper hitam. Koper tersebut kemudian dimasukkan ke mobil Innova berwarna hitam yang terparkir di dekat lobi sebelum kendaraan meninggalkan lokasi.

Dokumen dan barang bukti elektronik disita dari kegiatan itu. Material yang diamankan berkaitan dengan proses serta mekanisme berbagai layanan di Kementerian ATR/BPN.

“Barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026).

KPK menyatakan pencarian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alat bukti dalam perkara yang telah memasuki tahap penyidikan.

“Penyidik memang secara eksplosif melakukan pencarian untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini,” jelas Budi.

Ruang kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum termasuk lokasi yang diperiksa dalam tahap tersebut. Namun, KPK membuka kemungkinan pemeriksaan lokasi lain apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan.

“Untuk saat ini penggeledahan dilakukan di tiga ruangan dirjen dan ruangan-ruangan direktorat yang terkait. Ya, nanti kita tunggu perkembangan dari kebutuhan penyidikan. Karena ini masih pertama untuk kegiatan penggeledahan pasca-perkara ini naik ke tahap penyidikan,” katanya.

Dokumen HGB dan data keuangan disita dari kantor Summarecon

Sehari setelah penggeledahan di ATR/BPN, KPK melanjutkan kegiatan di kantor PT Summarecon Agung Tbk. Penggeledahan pada Jumat, 18 September, dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan menghasilkan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

Di lokasi tersebut, penyidik menemukan dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terkait dengan perkara, dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk yang berhubungan dengan PT KCJA, serta barang bukti elektronik mengenai pemblokiran dalam sengketa tanah di wilayah Bogor.

“Beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barbuk elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT. Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor,” jelas Budi Prasetyo, Jumat (18/9).

Seluruh barang bukti tersebut dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis. Pemeriksaan dokumen pertanahan, catatan keuangan, serta informasi elektronik akan menentukan kebutuhan penyidikan lanjutan, termasuk penelusuran pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam proses pengurusan HGB.

Pengusutan ini masih berjalan. Penggeledahan di instansi pemerintah dan perusahaan menunjukkan bahwa penyidik sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai titik yang berkaitan dengan layanan pertanahan, dokumen perusahaan, sengketa tanah, dan dugaan transaksi yang menjadi pokok perkara.