Zulhas Minta KDKMP Tak Boleh Berhenti sebagai Bangunan Fisik

Perpres Tata Kelola KDKMP Jadi Prioritas Utama agar Koperasi Desa Beroperasi Penuh

Ceritaberkat.com – Pemerintah pusat menempatkan penyelesaian Peraturan Presiden mengenai tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai agenda paling mendesak dalam beberapa pekan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa regulasi ini merupakan prasyarat mutakhir sebelum ribuan unit koperasi di tingkat desa dan kelurahan dapat menjalankan mandat ekonominya secara sah dan terstruktur.

Langkah percepatan tersebut bukan sekadar formalitas birokrasi. Tanpa payung hukum yang jelas, koperasi desa berisiko terjebak dalam status administratif yang ambigu — ada secara fisik, namun lumpuh secara fungsional. Zulhas secara eksplisit menolak skenario itu. Ia menekankan bahwa keberadaan bangunan koperasi tanpa aktivitas ekonomi yang nyata sama saja dengan pemborosan sumber daya publik.

“Yang kita prioritaskan adalah Perpres tata kelola KDKMP segera selesai, sehingga koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.”

Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam keterangan tertulis pada Sabtu (5/9/2026), sehari setelah ia tampil sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional KDKMP yang digelar di Kantor Wali Kota Bandar Lampung pada Jumat (4/9/2026). Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menyelaraskan arah kebijakan koperasi desa.

Dua Sisi Mata Uang: Konsumsi dan Produksi

Visi operasional KDKMP yang digariskan pemerintah mencakup dua dimensi sekaligus. Dari sisi konsumsi, koperasi diposisikan sebagai titik akses utama warga desa untuk memenuhi kebutuhan harian. Produk yang akan tersedia meliputi bahan pokok (sembako), pupuk bersubsidi, gas LPG, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam yang terjangkau.

Dari sisi produksi, koperasi diarahkan menjadi offtaker — pembeli pertama — bagi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan masyarakat sekitar. Mekanisme ini dirancang untuk memutus rantai ketergantungan petani pada tengkulak yang kerap menekan harga di tingkat panen. Dengan dukungan infrastruktur penyimpanan berupa gudang dan cold storage, hasil produksi dapat ditahan sementara hingga harga pasar membaik, sekaligus meredam gejolak harga yang merugikan produsen.

“KDKMP harus membuat ekonomi semakin berputar di desa. Petani membeli pupuk melalui koperasi, hasil panennya diserap koperasi, masyarakat mendapatkan layanan dan kebutuhan sehari-hari melalui koperasi.”

“Manfaat ekonominya kembali kepada anggota.”

Siklus tertutup ini, jika berjalan sebagaimana dirancang, akan mengubah koperasi dari sekadar entitas pencatatan menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Nilai tambah yang tercipta dari pembelian input, penyimpanan, dan distribusi output akan mengalir kembali ke anggota dalam bentuk dividen, subsidi layanan, atau penguatan modal usaha mikro.

Dimensi Ketahanan Pangan dan Koordinasi Lintas Sektor

Peran strategis KDKMP tidak berhenti pada skala ekonomi mikro. Pemerintah memandang koperasi desa sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Ketika jutaan unit koperasi di seluruh pelosok negeri berfungsi sebagai simpul distribusi pangan dan penyerapan hasil panen, negara memperoleh instrumen stabilisasi pasokan yang jauh lebih granular dibanding mekanisme logistik konvensional yang terpusat di kota-kota besar.

Untuk mewujudkan hal itu, Zulhas menegaskan bahwa setelah Perpres tata kelola rampung, pemerintah akan mendorong tiga jalur percepatan secara simultan: pembangunan fisik infrastruktur koperasi, operasionalisasi penuh unit-unit yang sudah berdiri, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola internal. Tujuannya agar setiap koperasi mampu beroperasi secara efektif sekaligus akuntabel di hadapan anggota dan pengawas.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci implementasi. Pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), asosiasi desa, serta masyarakat sipil diproyeksikan bekerja dalam satu kerangka komando yang terpadu. Kolaborasi ini dimaksudkan agar KDKMP tumbuh bukan sebagai proyek simbolik, melainkan sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam arsitektur ketahanan pangan nasional.

Konteks dan Implikasi ke Depan

Kehadiran KDKMP menandai pergeseran paradigma kebijakan koperasi di Indonesia. Selama beberapa dekade, koperasi di tingkat desa kerap mengalami stagnasi — terdaftar secara hukum namun minim aktivitas ekonomi, atau justru menjadi kendaraan kepentingan politik lokal. Model baru yang digariskan melalui Perpres tata kelola ini berupaya mengatasi kelemahan struktural tersebut dengan memberikan kerangka operasional yang jelas, akses ke rantai pasok nasional, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Keberhasilan implementasi akan bergantung pada kecepatan regulasi, kesiapan infrastruktur logistik di tingkat desa, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat bahwa koperasi benar-benar bekerja untuk kepentingan ekonomi mereka. Jika ketiga prasyarat itu terpenuhi, KDKMP berpotensi menjadi instrumen paling efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan dalam satu generasi ke depan.