614 Pedagang Pasar Kramat Jati Ditata, Pramono Siapkan Lokasi Tambahan

Penataan Pasar Kramat Jati: 614 Pedagang Dipindahkan, Pemprov DKI Cari Solusi untuk Sisa yang Belum Tertampung

Ceritaberkat.com – Lebih dari lima dekade lamanya, kawasan Kramat Jati di Jakarta Timur menjadi titik aktivitas perdagangan jalanan yang mengakar kuat. Sejak awal 1970-an, pedagang berjualan di sepanjang jalan dan ruang publik di wilayah tersebut, membentuk ekosistem ekonomi informal yang sulit diurai dalam semalam. Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah besar untuk menata ulang kawasan itu, dengan memindahkan sekitar 614 pedagang ke lokasi-lokasi yang telah disiapkan, sekaligus menyiapkan alternatif tempat bagi mereka yang belum mendapat jatah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penataan ini bukan sekadar operasi penggusuran. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menjamin setiap pedagang tetap memiliki ruang yang layak untuk mencari nafkah. Pendekatan yang dipilih, kata Pramono, adalah pendekatan yang lebih humanis dibandingkan sekadar membongkar dan memindahkan tanpa menyediakan pengganti.

“Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan.”

Sebaran Pedagang ke Beberapa Titik Tujuan

Dalam kunjungan peninjauan langsung ke Pasar Kramat Jati pada Selasa (1/9/2026), Pramono merinci bagaimana ribuan pedagang akan didistribusikan ke berbagai lokasi. Dari total sekitar 614 hingga 640 pedagang yang teridentifikasi, penempatan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis komoditas yang dijual.

Kelompok terbesar, yakni 331 pedagang, akan dialokasikan ke Pasar Kramat Jati Sektor 7. Sementara itu, 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati. Sebanyak 45 pedagang kue akan ditempatkan di Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya dialihkan ke pasar-pasar lain yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya.

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh pedagang berhasil tertampung dalam tahap pertama ini. Keterbatasan kapasitas di lokasi-lokasi tujuan membuat sejumlah pedagang masih belum memiliki tempat berjualan yang pasti. Kondisi inilah yang mendorong Pemprov DKI mencari solusi tambahan.

Lokasi Tambahan dan Negosiasi Waktu Persiapan

Pramono mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mengidentifikasi satu alternatif lokasi yang berjarak tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Lokasi tersebut, kata dia, sudah disampaikan kepada Muhtarom agar segera disiapkan untuk menampung pedagang yang tersisa.

“Memang ada alternatif tempat yang saya sudah bisa dan sudah saya sampaikan kepada Pak Muhtarom untuk digunakan tempat itu. Mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat.”

Soal tenggat waktu persiapan, Muhtarom awalnya menyebut estimasi dua bulan. Namun, Pramono meminta agar prosesnya dipercepat. Setelah negosiasi singkat di lokasi, Muhtarom akhirnya menyatakan bahwa lokasi tambahan tersebut dapat disiapkan dalam waktu tiga minggu.

“Namanya juga pedagang pasti nawarlah. Tiga minggu, ya? Semua dengar lho, ya,” kata Pramono.

Pramono menegaskan bahwa begitu lokasi tambahan itu siap, persoalan kekurangan tempat bagi pedagang akan terselesaikan secara langsung.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan.”

Konteks: Mengapa Penataan Ini Penting

Kawasan Kramat Jati selama puluhan tahun menjadi contoh klasik dari pertumbuhan informal yang tidak terencana. Aktivitas perdagangan yang berlangsung tanpa regulasi tata ruang telah menyempitkan fungsi jalan, menghambat mobilitas warga, dan menggerus ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama. Penataan yang dilakukan Pemprov DKI bertujuan mengembalikan fungsi infrastruktur jalan sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian pedagang.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas Pemprov DKI untuk menata kawasan-kawasan di Jakarta yang mengalami penumpukan aktivitas informal di ruang publik. Dengan menyediakan lokasi alternatif yang terstruktur, pemerintah berharap dapat memutus siklus konflik antara pedagang dan warga sekitar tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Bagi para pedagang sendiri, transisi ini membawa ketidakpastian jangka pendek. Mereka yang telah berjualan di titik yang sama selama puluhan tahun harus beradaptasi dengan lokasi baru, jam operasional yang mungkin berbeda, serta dinamika pelanggan yang berubah. Oleh karena itu, pendekatan humanis yang ditekankan Pramono bukan sekadar retorika, melainkan kebutuhan praktis agar proses perpindahan tidak memutus mata pencaharian ribuan keluarga yang bergantung pada aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.

Langkah Selanjutnya

Dengan tenggat tiga minggu yang telah disepakati, perhatian kini tertuju pada kesiapan fisik lokasi tambahan. Jika persiapan berjalan sesuai jadwal, pedagang yang belum tertampung akan segera memiliki tempat berjualan yang sah dan layak. Pemprov DKI menyatakan akan terus memantau proses perpindahan agar tidak ada pedagang yang ditinggalkan tanpa solusi.

Penataan Kramat Jati menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah kota untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sering bertegangan: ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. Hasil akhir dari proses ini akan menjadi tolok ukur apakah pendekatan humanis yang dijanjikan benar-benar terwujud di lapangan.