Pasar Kramat Jati Jaktim Direvitalisasi Mulai 2027

Wajah Baru Pasar Kramat Jati: Rencana Revitalisasi yang Menyasar 600-an Pedagang

Ceritaberkat.com – Kawasan Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur akan memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya sebagai pusat perdagangan rakyat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Perumda Pasar Jaya telah menetapkan tahun 2027 sebagai titik awal pembangunan ulang total pasar tersebut. Langkah ini bukan sekadar renovasi bangunan, melainkan penataan menyeluruh kawasan yang selama lebih dari lima dekade menjadi nadi ekonomi warga sekitar.

Tahap Perencanaan dan Komitmen Waktu

Perumda Pasar Jaya, selaku badan usaha milik daerah yang mengelola jaringan pasar di ibu kota, saat ini sedang menyusun seluruh aspek teknis dan tata ruang untuk proyek revitalisasi. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, mengonfirmasi bahwa proses perencanaan sedang berjalan dan konstruksi fisik dijadwalkan dimulai pada tahun berikutnya.

“Untuk pengembangan Pasar Kramat Jati, saat ini kita sedang dalam tahap untuk perencanaan. Dan insyaallah tahun depan kita sudah mulai untuk pembangunannya untuk revitalisasi Pasar Kramat Jati.”

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Agus mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam kunjungan peninjauan langsung ke lokasi pasar pada Selasa, 1 September 2026. Kehadiran kepala daerah di lapangan menandai bahwa proyek ini mendapat prioritas politik tingkat provinsi, bukan sekadar agenda teknis internal Perumda.

Warisan Perdagangan yang Sulit Dilepaskan

Pasar Kramat Jati bukan pasar biasa. Aktivitas jual-beli di kawasan ini telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun, menjadikannya salah satu titik ekonomi tertua dan paling mengakar di Jakarta Timur. Pramono Anung secara terbuka mengakui bahwa menata ulang kawasan dengan sejarah sedemikian panjang bukanlah pekerjaan ringan. Ribuan interaksi sosial, rantai pasok, dan kebiasaan belanja warga telah terbentuk di sekitar area tersebut selama puluhan tahun.

Kompleksitas inilah yang membuat Pemprov DKI memilih pendekatan bertahap: bukan menutup pasar secara mendadak, melainkan mengalihkan pedagang secara terstruktur ke lokasi pengganti sementara sambil menunggu pembangunan baru rampung. Strategi ini bertujuan meminimalkan guncangan ekonomi bagi ratusan keluarga yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas perdagangan di sana.

Skala Relokasi: 614 hingga 640 Pedagang

Angka yang beredar menunjukkan sekitar 614 sampai 640 pedagang yang saat ini sedang dalam proses penataan. Pemprov DKI telah menyiapkan beberapa titik penampungan untuk menyalurkan aktivitas mereka selama masa transisi. Distribusinya cukup rinci:

Sebanyak 331 pedagang akan dialihkan ke Pasar Kramat Jati Sektor 7, yang secara geografis masih berada dalam radius kawasan. Kelompok pedagang ikan berjumlah 193 orang diarahkan ke Lokbin Kramat Jati. Sementara itu, 45 pedagang kue dan 45 pedagang dari kategori lain masing-masing dialokasikan ke Lokbin Cililitan serta pasar-pasar lain yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya.

Pemecahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak mengonsentrasikan seluruh pedagang di satu titik, melainkan menyebarkannya sesuai jenis komoditas agar tidak terjadi penumpukan yang justru menciptakan kemacetan baru atau persaingan tidak sehat antarpedagang.

Dualitas Tujuan: Ruang Publik dan Penghidupan

Revitalisasi Pasar Kramat Jati tidak berdiri sebagai proyek infrastruktur semata. Pramono Anung menegaskan bahwa ada dua tujuan yang berjalan beriringan: mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama ini tersita oleh aktivitas perdagangan informal, sekaligus menjamin bahwa para pedagang tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah.

“Selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.”

Di Jakarta, konflik antara kebutuhan ruang publik dan aktivitas ekonomi jalanan merupakan persoalan kronis. Jalan-jalan di sekitar pasar tradisional kerap berubah fungsi menjadi lapak dagang, tempat parkir kendaraan, dan area bongkar muat barang. Akibatnya, mobilitas warga, aksesibilitas pejalan kaki, dan estetika kota terganggu. Revitalisasi yang dirancang dengan baik seharusnya mampu memisahkan fungsi-fungsi tersebut secara permanen.

Tantangan Kapasitas dan Solusi Alternatif

Proses penataan tidak berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan kapasitas di lokasi-lokasi pengganti menyebabkan sebagian pedagang belum tertampung sepenuhnya. Kondisi ini menciptakan tekanan sementara bagi pedagang yang kehilangan tempat berjualan sebelum lokasi alternatif siap digunakan.

Menanggapi persoalan tersebut, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI telah mengidentifikasi alternatif lokasi tambahan yang berjarak tidak jauh dari kawasan Pasar Kramat Jati. Ia menyebut telah menyampaikan lokasi alternatif itu kepada pihak terkait, yang ia sebut sebagai Pak Muhtarom, agar dapat segera dipersiapkan.

“Memang ada alternatif tempat yang saya sudah bisa dan sudah saya sampaikan kepada Pak Muhtarom untuk digunakan tempat itu. Mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat.”

Ketersediaan lokasi cadangan menjadi krusial karena setiap hari keterlambatan berarti kehilangan pendapatan bagi pedagang dan keluarganya. Kecepatan eksekusi di lapangan, bukan sekadar perencanaan di atas kertas, akan menentukan apakah transisi ini berjalan mulus atau justru memperburuk kondisi ekonomi mikro warga sekitar.

Implikasi Jangka Panjang bagi Jakarta Timur

Jika revitalisasi berjalan sesuai jadwal dan rampung dalam kurun waktu yang wajar, kawasan Pasar Kramat Jati berpotensi menjadi model penataan ulang pasar tradisional di ibu kota. Perumda Pasar Jaya mengelola puluhan pasar di seluruh DKI, dan keberhasilan proyek ini akan menjadi preseden bagi penanganan pasar-pasar lain yang menghadapi persoalan serupa: kepadatan berlebih, degradasi infrastruktur, dan konflik fungsi ruang.

Bagi warga Kramat Jati dan sekitarnya, perubahan ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, akses ke kebutuhan pokok harian mungkin akan berubah lokasi sementara waktu. Di sisi lain, jalan-jalan yang selama puluhan tahun tersumbat oleh aktivitas perdagangan akan kembali berfungsi sebagai koridor mobilitas, sementara ruang-ruang publik yang terampas dapat dikembalikan untuk kepentingan bersama. Tantangan sesungguhnya terletak pada memastikan bahwa transisi menuju kondisi baru tidak meninggalkan ratusan pedagang dalam kekosongan ekonomi yang berkepanjangan.