Pemprov DKI Salurkan Bantuan Modal Rp 48 M ke 167 Pedagang Pasar Kramat Jati

Rp 48 Miliar Mengalir ke 167 Pedagang Kramat Jati: Bank Jakarta Perluas Jangkauan Pembiayaan UMKM

Ceritaberkat.com – Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur kini menjadi titik fokus kebijakan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hingga pertengahan September 2026, Bank Jakarta telah menyalurkan total pembiayaan sekitar Rp 48 miliar kepada 167 pedagang yang beroperasi di kompleks pasar tersebut. Angka ini mewakili langkah konkret dalam membuka keran kredit formal bagi ribuan pedagang yang selama ini bergantung pada modal informal atau tabungan pribadi untuk menjalankan aktivitas jual-beli harian.

Dari total lebih dari 5.000 pelaku usaha yang tercatat beraktivitas di Pasar Induk Kramat Jati, baru sekitar tiga persen yang telah mengakses program pembiayaan resmi. Sisanya masih menghadapi hambatan berupa minimnya literasi keuangan, ketiadaan agunan yang diakui lembaga perbankan, serta persepsi bahwa prosedur kredit terlalu rumit bagi pedagang pasar tradisional. Kondisi inilah yang ingin diatasi melalui skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk profil risiko pedagang pasar induk.

Akad Kredit Massal di Lokasi Pasar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir langsung di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin (1/9/2026) untuk menyaksikan proses akad kredit massal yang melibatkan 100 pedagang sekaligus. Kehadiran pejabat daerah di tengah lapak-lapak dagang bukan sekadar seremoni; langkah ini menandai komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa pedagang tidak harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank demi mengurus pinjaman usaha.

“Hari ini kita memperluas akses pembiayaan bagi pedagang pasar induk di Kramat Jati ini. Ini penting sekali, karena pedagang membutuhkan kepastian modal kerja untuk menjaga keberlangsungan usaha.”

Pernyataan Rano menegaskan bahwa ketersediaan modal kerja merupakan prasyarat utama agar pedagang tidak terjebak dalam siklus utang informal berbunga tinggi. Tanpa akses kredit formal yang terjangkau, pedagang berisiko bergantung pada rentenier atau meminjam dari rekan sesama pedagang dengan syarat yang tidak terstruktur.

Dua Jalur Pembiayaan: KUR dan Non-KUR

Bank Jakarta menyediakan dua jalur pembiayaan yang disesuaikan dengan skala usaha pedagang. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menawarkan plafon pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa persyaratan agunan. Skema ini ditujukan bagi pedagang yang baru memulai ekspansi atau membutuhkan tambahan modal kerja untuk pembelian stok barang dalam jumlah lebih besar.

Untuk pedagang dengan skala usaha yang lebih besar, tersedia program non-KUR dengan plafon hingga Rp 500 juta. Dalam skema ini, pedagang dapat menggunakan lapak dagangannya sendiri sebagai jaminan. Tingkat bunga yang diterapkan berada di kisaran 10 persen per tahun, angka yang relatif kompetitif dibandingkan pinjaman informal yang kerap mencapai dua hingga tiga kali lipat.

“Sedangkan bagi program Non KUR, pedagang bisa menjadikan lapak dagangannya menjadi jaminan. Bagi pedagang yang mengakses program Non KUR bisa mendapat plafon pinjaman hingga Rp 500 juta dengan bunga sekitar 10 persen per tahun.”

Kolaborasi antara Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya menjadi fondasi operasional program ini. Perumda Pasar Jaya, sebagai pengelola pasar, menyediakan data verifikasi pedagang dan memastikan bahwa penerima kredit benar-benar aktif berjualan di lokasi. Sinergi ini mengurangi risiko moral bagi lembaga pembiayaan sekaligus mempercepat proses persetujuan kredit.

Literasi Keuangan sebagai Pendamping Kredit

Rano Karno menekankan bahwa penyaluran dana saja tidak cukup. Ia mengingatkan bahwa akses pembiayaan formal harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan di kalangan pedagang. Tanpa kemampuan mengelola arus kas, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta merencanakan reinvestasi keuntungan, pinjaman berisiko menjadi beban yang justru memperparah posisi keuangan pedagang.

“Pasti akan ada dialog antara pihak bank dengan pedagang untuk saling membantu manajemen agar usaha lebih berkembang. Mudah-mudahan program ini bisa kita kembangkan di pasar-pasar yang lain.”

Pernyataan ini mengisyaratkan rencana ekspansi program ke pasar-pasar induk lain di wilayah DKI Jakarta. Jika model Kramat Jati terbukti efektif, replikasi ke pasar-pasar besar lainnya dapat memperluas cakupan pembiayaan UMKM secara signifikan tanpa menambah beban fiskal pemerintah daerah.

Bank Jakarta: Dari Penyalur Kredit Menjadi Mitra Pertumbuhan

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan bahwa program ini melampaui sekadar distribusi kredit. Baginya, misi Bank Jakarta adalah memperluas inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro agar mereka mampu bertumbuh dan “naik kelas” dari skala mikro ke skala kecil atau menengah.

“Kami tidak ingin pedagang yang sibuk mencari bank. Bank Jakarta yang harus semakin dekat dan hadir di tengah-tengah pedagang.”

Pendekatan ini mengubah paradigma layanan perbankan tradisional. Alih-alih menunggu nasabah datang ke cabang, Bank Jakarta membawa proses akad langsung ke lokasi usaha pedagang. Strategi ini memangkas hambatan geografis dan psikologis yang selama ini membuat pedagang pasar tradisional enggan berinteraksi dengan lembaga keuangan formal.

“Bagi Bank Jakarta, keberhasilan bukan diukur dari seberapa besar kredit yang disalurkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pembiayaan membuat usaha pedagang berkembang, omzet bertambah, lapangan kerja tercipta dan semakin banyak UMKM Jakarta naik kelas.”

Ukuran keberhasilan yang ditekankan Agus bukan volume kredit, melainkan dampak nyata terhadap pertumbuhan omzet, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kelas usaha pedagang. Pendekatan berbasis dampak ini sejalan dengan prinsip pembiayaan berkelanjutan yang kini menjadi standar dalam program UMKM di berbagai negara berkembang.

Bagi 167 pedagang yang telah menerima dana, tantangan berikutnya bukan lagi memperoleh modal, melainkan mengelola dana tersebut secara produktif. Dukungan pendampingan manajerial dari pihak bank, sebagaimana dijanjikan dalam program, akan menentukan apakah Rp 48 miliar yang telah mengalir benar-benar bertransformasi menjadi pertumbuhan ekonomi riil di tingkat pedagang, atau sekadar berputar dalam siklus pembayaran bunga tanpa ekspansi usaha.