Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Penyitaan-Status Tersangka Sah!

Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak: Semua Langkah Penyidikan Dinilai Sah oleh Hakim PN Jaksel

Ceritaberkat.com – Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah harus menelan kenyataan pahit di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Kamis, 27 Agustus 2026, hakim tunggal Richard Edwin Basoeki membacakan amar putusan yang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum yang dilakukan penyidik—mulai dari penggeledahan, penyitaan, pencegahan bepergian, hingga penetapan status tersangka—dinyatakan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak cacat prosedur.

Putusan ini mengakhiri upaya hukum cepat yang ditempuh Febrie untuk menggugurkan proses penyidikan yang menjeratnya dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bagi pembaca yang belum akrab dengan mekanisme praperadilan, perlu dipahami bahwa gugatan semacam ini dirancang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik sebelum perkara masuk tahap penuntutan. Penolakan total oleh hakim berarti seluruh dalil pemohon dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk membatalkan langkah-langkah penyidikan tersebut.

Hakim: Tidak Ada Kelahiran Mendadak Perkara

Salah satu argumen utama yang dikemukakan pihak Febrie adalah bahwa perkara seolah-olah muncul tiba-tiba pada 6 Juli 2026 tanpa proses pendahuluan yang memadai. Hakim Richard Edwin Basoeki secara tegas membantah narasi tersebut. Menurut pertimbangan putusan, rangkaian penyelidikan dan gelar perkara telah berlangsung jauh sebelum tindakan penggeledahan dilaksanakan.

“Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian sebagaimana diterangkan para Termohon, hakim tidak menemukan keadaan bahwa perkara a quo tiba-tiba lahir pada tanggal 6 Juli 2026 tanpa proses pendahulu. Sebaliknya, telah terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum tindakan penggeledahan dilakukan.”

Hakim juga menyoroti jarak waktu dua hari antara penerbitan surat perintah penyidikan pada 6 Juli 2026 dan pelaksanaan penggeledahan pada 8 Juli 2026. Menurut pertimbangan hukum yang dibacakan, selang waktu singkat semacam itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai bukti bahwa penyidikan dilakukan secara prematur atau tanpa dasar faktual.

“Menimbang oleh karena itu, jarak waktu dua hari antara surat perintah penyidikan tanggal 6 Juli 2026 dengan penggeledahan tanggal 8 Juli 2026 tidak dapat digunakan secara berdiri sendiri untuk membuktikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara prematur.”

Perbedaan Nomor Surat Penggeledahan Tidak Mengubah Objek Tindakan

Pihak pemohon juga menggarisbawahi adanya dua nomor surat perintah penggeledahan, yakni SP.Dah/2934 dan SP.Dah/3006, sebagai indikasi bahwa penyidik mungkin memasuki lokasi yang tidak tercakup dalam izin ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Hakim menilai argumentasi ini lemah. Perbedaan nomor administrasi pada surat perintah tidak otomatis mengubah objek atau ruang lingkup tindakan yang telah diizinkan. Izin yang diterbitkan secara konkret telah menunjuk lokasi penggeledahan yang sama.

“Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.”

Penyitaan Benda Pribadi Tidak Membatalkan Seluruh Proses

Isu lain yang diangkat Febrie menyangkut ditemukannya foto keluarga dan surat pribadi di lokasi penggeledahan. Hakim mengakui bahwa benda-benda tersebut memang tidak dapat dipertahankan sebagai barang bukti apabila tidak memiliki kaitan dengan dugaan perkara. Namun, keberadaan benda pribadi itu tidak otomatis menggugurkan keabsahan penyitaan uang tunai, emas, maupun dokumen transaksi yang diduga berkaitan langsung dengan perkara.

“Menimbang bahwa oleh sebab itu, dalil Pemohon bahwa ditemukan atau diambilnya benda pribadi menyebabkan seluruh penggeledahan tidak sah tidak beralasan menurut hukum tanpa menghilangkan hak pihak yang berkepentingan untuk meminta pengembalian benda tertentu apabila terbukti benda itu tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana.”

Penjelasan ini penting bagi pembaca: dalam praktik penyidikan, penyitaan yang menyasar aset terkait perkara tetap sah meskipun secara tidak sengaja turut diambil barang-barang pribadi penghuni lokasi. Pemilik barang tetap berhak mengajukan permohonan pengembalian secara terpisah.

Penetapan Tersangka Memenuhi Ambang Dua Alat Bukti

Terkait status tersangka yang ditetapkan pada 10 Juli 2026, hakim menegaskan bahwa syarat minimal dua alat bukti yang sah telah terpenuhi. Kesimpulan tersebut merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan pada tanggal tersebut. Hakim menolak dalil bahwa rentang waktu empat hari antara surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka secara otomatis membuktikan adanya perencanaan sebelumnya.

“Menimbang bahwa dengan demikian dalil bahwa rentang waktu 4 hari dengan sendirinya membuktikan penetapan tersangka telah direncanakan terlebih dahulu merupakan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan hanya dari pendeknya rentang waktu dan harus dikesampingkan.”

Penerimaan Rp 40 Miliar Bukan Objek Praperadilan

Hakim juga menegaskan bahwa benar atau tidaknya penerimaan uang sebesar Rp 40 miliar oleh Febrie dari pengusaha Tan Kiang merupakan substansi perkara pokok, bukan hal yang dapat diuji dalam tahap praperadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mensyaratkan adanya pemanggilan dan pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan status tersebut dilakukan.

“Menimbang dengan demikian, sepanjang sebelum penetapan tersangka telah terdapat dasar objektif berupa paling sedikit dua alat bukti yang sah, ketiadaan pemanggilan dan pemeriksaan Pemohon sebelum tanggal 10 Juli tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk membatalkan penetapan tersangka sehingga dalil Pemohon pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum.”

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Dengan ditolaknya seluruh permohonan praperadilan, proses penyidikan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah kini berjalan tanpa hambatan hukum dari sisi prosedur awal. Dalam konstruksi hukum pencucian uang, tindak pidana asal tidak selalu harus dibuktikan terlebih dahulu secara terpisah; cukup adanya indikasi aliran dana yang mencurigakan untuk membuka penyidikan. Artinya, fokus perkara ke depan akan tertuju pada pelacakan aliran dana, kepemilikan aset, dan keterkaitan transaksi dengan dugaan penerimaan Rp 40 miliar dari Tan Kiang.

Bagi Febrie sendiri, putusan ini menutup pintu praperadilan namun tidak mengakhiri seluruh opsi hukum. Ia tetap memiliki hak untuk membela diri di tahap penyidikan lanjutan, penuntutan, hingga persidangan pokok perkara. Namun, penolakan total oleh hakim tunggal di tingkat pertama ini mengirim sinyal kuat bahwa landasan hukum penyidik telah dinilai kokoh, sehingga beban pembuktian di persidangan mendatang akan sepenuhnya berada di pundak jaksa penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur TPPU secara meyakinkan di hadapan majelis hakim.