Atasi Darurat Sampah, Peresmian Pembangunan PSEL Bekasi Digelar Rabu

Bekasi Jadi Titik Balik: Indonesia Percepat Solusi Darurat Sampah Lewat Pembangkit Listrik dari Limbah

Ceritaberkat.com – Krisis tumpukan sampah di kota-kota besar Indonesia telah berlangsung selama lebih dari satu dekade tanpa solusi memadai. TPA yang meluap, bau menyengat, dan pencemaran air tanah menjadi pemandangan sehari-hari di banyak wilayah perkotaan. Namun pada Rabu, 26 Agustus, pukul 09.45 WIB, sebuah tonggak baru akan ditandai di kawasan Bantargebang, Kota Bekasi: peresmian pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dirancang sebagai proyek percontohan strategis nasional.

Langkah ini bukan sekadar seremoni pembangunan. Ia merupakan bagian dari percepatan kebijakan pemerintah untuk mengubah limbah padat perkotaan menjadi sumber daya energi, sekaligus mengurangi beban lingkungan yang selama bertahun-tahun menumpuk di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) konvensional. Dengan volume sampah harian yang terus meningkat seiring urbanisasi, pendekatan lama—mengubur dan menunggu—telah terbukti tidak lagi memadai.

Hadir di Peresmian: Jajaran Pimpinan Nasional dan Daerah

Skala acara peresmian ini mencerminkan betapa seriusnya pemerintah memandang persoalan sampah sebagai isu keamanan pangan dan kesehatan publik. Sejumlah pejabat tingkat tinggi dijadwalkan hadir, antara lain:

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, serta CEO PT Danantara Investment Management (DIM). Kehadiran lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan bahwa penanganan sampah kini diperlakukan sebagai urusan lintas sektor, bukan lagi sekadar wewenang dinas kebersihan daerah.

Percepatan Regulasi: Dari 11 Tahun Dua Izin Menjadi Target 40 Kota

Salah satu hambatan terbesar pembangunan PSEL selama ini adalah birokrasi perizinan yang berbelit. Dalam satu dekade lebih, hanya dua izin yang berhasil diterbitkan untuk fasilitas sejenis. Pemerintah kini mengubah pendekatan tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan secara terpusat.

“Yang darurat dan besar-besar, di atas 1.000 ton, kita akan buat PSEL atau Waste-to-Energy. Dulu 11 tahun cuma dua izin yang keluar, sekarang kita rapikan melalui Perpres. Alhamdulillah, kita targetkan selesai di 2027-2028 untuk 40 kota darurat sampah.”

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam Program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom. Angka 40 kota menjadi ambang batas intervensi: setiap kota dengan produksi sampah harian melebihi 1.000 ton akan diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas Waste-to-Energy. Target penyelesaian seluruh proyek ditetapkan pada rentang 2027 hingga 2028.

“Targetnya 2029 masalah sampah ini selesai 70-80 persen. Melalui perbaikan regulasi Perpres, kita percepat pembangunan PSEL di kota-kota darurat sampah yang volume sampahnya di atas 1.000 ton per hari.”

Komponen Rumah Tangga: 20 Persen yang Menuntut Edukasi Berkelanjutan

Walaupun pembangunan PSEL di tingkat kota akan menangani sebagian besar volume sampah, pemerintah mengakui bahwa sekitar 20 persen persoalan masih berada di level rumah tangga. Bagian ini tidak dapat diatasi semata-mata oleh infrastruktur besar; ia memerlukan perubahan perilaku, pemilahan dari sumber, dan regulasi daerah yang mengikat.

“Kita akan selesaikan sampai tahun 2029, mudah-mudahan 70-80 persen soal sampah selesai. Tinggal 20 persen sisanya itu di tingkat rumah tangga yang memang memerlukan waktu dan edukasi lebih banyak.”

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari dapur rumah tangga merupakan prasyarat agar proses pengolahan di hilir menjadi efektif. Sampah yang tercampur sejak awal meningkatkan biaya pengolahan, menurunkan efisiensi energi, dan memperpanjang rantai pencemaran.

“Sisa 20 persennya itu masalah sampah rumah tangga. Jadi regulasi daerah nanti mengatur agar rumah tangga dan permukiman wajib memilah sampah organik dan anorganik dari dapur rumah.”

Implikasinya nyata: dalam beberapa tahun ke depan, warga di kawasan permukiman dapat diwajibkan memisahkan sampah sebelum dibuang ke tempat pengumpulan. Regulasi daerah yang sedang disusun akan menjadi instrumen hukum untuk mewajibkan pemilahan tersebut, dengan sanksi bagi pelanggar.

Konteks dan Implikasi Lebih Luas

Pembangunan PSEL di Bekasi bukan peristiwa terisolasi. Ia menjadi prototipe teknis dan administratif bagi puluhan kota lain yang akan menyusul. Keberhasilan atau kegagalan proyek percontohan ini akan menjadi tolok ukur bagi kelayakan model Waste-to-Energy di iklim tropis Indonesia, di mana komposisi sampah mengandung kadar organik tinggi dan kelembapan besar—kondisi yang berbeda dari pengalaman negara-negara Asia Timur yang lebih dulu mengadopsi teknologi serupa.

Di sisi lain, percepatan melalui Perpres juga membuka pertanyaan tentang tata kelola: bagaimana memastikan bahwa penyederhanaan izin tidak mengorbankan standar lingkungan, keselamatan kerja, dan partisipasi masyarakat sekitar lokasi. Koordinasi lintas sektor yang terlihat dari daftar tamu peresmian mengisyaratkan bahwa pemerintah berupaya menjawab kekhawatiran tersebut melalui pengawasan berlapis.

Bagi warga Bekasi dan sekitarnya, kehadiran fasilitas PSEL di Bantargebang membawa konsekuensi langsung: pengurangan volume sampah yang selama ini menumpuk di TPA, potensi pasokan listrik tambahan dari limbah, serta perubahan lanskap industri kawasan. Bagi Indonesia secara keseluruhan, keberhasilan proyek ini akan menentukan apakah target 2027–2028 untuk 40 kota merupakan janji yang realistis atau sekadar ambisi politik.

Rangkaian acara peresmian PSEL Bekasi dapat disaksikan secara langsung melalui siaran live streaming di detikcom mulai pukul 09.45 WIB pada hari Rabu tersebut.