Komisi I DPR Bakal Rapat Khusus Bahas Usulan Jual Eks KRI Ki Hajar Dewantara

DPR Siapkan Rapat Khusus untuk Menentukan Nasib Eks KRI Ki Hajar Dewantara

Ceritaberkat.com – Penjualan aset militer bernilai strategis kembali menjadi sorotan di parlemen. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan akan menyelenggarakan rapat khusus guna membahas usulan pemerintah terkait penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara, sebuah kapal selam yang sebelumnya beroperasi di bawah kendali TNI Angkatan Laut. Keputusan ini tidak bisa diambil sepihak oleh eksekutif; mekanisme persetujuan legislatif menjadi prasyarat konstitusional sebelum transaksi apa pun atas aset pertahanan negara dapat dilaksanakan.

Utut Adianto: Rapat Akan Digelar Secepatnya

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan bahwa pembahasan khusus tersebut tidak akan ditunda. Ia menyampaikan bahwa surat presiden (surpres) dari Presiden Prabowo Subianto baru saja diterima oleh komisi pada malam sebelumnya, sehingga proses legislasi baru saja memasuki tahap awal. Dengan demikian, jadwal rapat khusus akan disusun secara mendesak agar tidak terjadi penumpukan agenda yang berlarut-larut.

“Tunggu, nanti ada rapat khusus ini,” ujar Utut saat dihubungi pada Kamis (20/8/2026).

Utut kembali menekankan urgensi pembahasan. Ia menjelaskan bahwa dokumen resmi dari istana baru tiba di meja komisi pada malam hari, sehingga seluruh anggota belum memiliki waktu untuk mengkaji substansi usulan secara mendalam sebelum sesi pleno dimulai.

“Secepatnya. Kita baru terima di Komisi tadi malam,” ucapnya.

Tujuan Rapat: Memperjelas Masalah dan Solusi

Menurut Utut, rapat khusus bukan sekadar formalitas prosedural. Fungsinya adalah membuka ruang dialog agar persoalan teknis, finansial, dan strategis di balik penjualan kapal selam tersebut dapat diurai secara transparan. Ia menekankan bahwa tradisi kerja Komisi I selalu menempatkan keputusan setelah proses deliberasi, bukan sebelumnya.

“Supaya jelas masalah dan solusinya, intinya kita biasakan setelah rapat baru kita memutus,” tegas Utut.

Pernyataan ini menggarisbawahi prinsip bahwa persetujuan DPR atas penjualan aset pertahanan bukan sekadar tanda tangan administratif. Komisi I memiliki mandat untuk mempertanyakan kondisi teknis kapal, nilai pasar yang ditawarkan, rencana pemanfaatan dana hasil penjualan, serta dampak terhadap kesiapan operasional armada laut. Tanpa klarifikasi tersebut, anggota dewan tidak dapat memberikan persetujuan yang bertanggung jawab.

Konteks Lebih Luas: Paket Surpres yang Diterima DPR

Usulan penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara bukan satu-satunya dokumen yang tiba di parlemen pada periode tersebut. DPR RI menerima sejumlah surat presiden dari Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan. Selain permohonan persetujuan penjualan kapal selam, paket surpres tersebut mencakup pengajuan calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Senior, serta calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu, DPR juga menerima surpres terkait pengajuan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberagaman agenda dalam satu gelombang pengiriman menunjukkan bahwa pemerintah tengah mempercepat berbagai proses persetujuan yang tertunda, baik di bidang pertahanan maupun di sektor keuangan dan pasar modal.

Implikasi dan Latar Belakang

KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal selam kelas Cakra yang telah lama menjadi bagian dari armada bawah laut Indonesia. Penjualan kapal selam aktif atau semi-aktif selalu memicu pertanyaan publik mengenai alasan strategis di baliknya: apakah kapal tersebut sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan, apakah ada rencana pengadaan kapal selam baru yang memerlukan ruang anggaran, atau apakah nilai residu aset masih layak dipulihkan melalui mekanisme penjualan.

Proses persetujuan di Komisi I biasanya melibatkan dengar pendapat dengan Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, dan lembaga terkait lainnya. Anggota komisi dapat meminta data teknis kondisi kapal, estimasi nilai jual, serta proyeksi kebutuhan operasional armada untuk beberapa tahun ke depan. Jika hasil rapat menunjukkan bahwa penjualan tidak sejalan dengan kepentingan pertahanan jangka panjang, DPR berhak menolak atau meminta revisi usulan.

Bagi pembaca yang mengikuti dinamika kebijakan pertahanan, rapat khusus ini menjadi penanda bahwa keputusan atas aset militer bernilai besar tidak lagi bersifat tertutup di lingkup eksekutif. Transparansi melalui mekanisme komisi memberikan ruang bagi pengawasan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dari hasil penjualan aset negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Hingga rapat khusus tersebut dilaksanakan, status eks KRI Ki Hajar Dewantara tetap berada dalam fase menunggu persetujuan legislatif. Tidak ada transaksi yang dapat dilakukan sebelum Komisi I memberikan rekomendasinya kepada Badan Musyawarah DPR untuk kemudian dibawa ke sidang paripurna. Dengan demikian, nasib kapal selam ini akan ditentukan oleh proses deliberasi yang sedang disiapkan secara intensif oleh para legislator di Komisi I.