Targetkan 70% Masalah Sampah Beres 2029, Zulhas Kejar PSEL di 40 Kota

Akselerasi PSEL di 40 Kota dan Target 70 Persen Penyelesaian Sampah Nasional 2029

Ceritaberkat.com – Krisis persampahan di sejumlah kota besar Indonesia telah mencapai titik yang menuntut intervensi negara secara masif. Tumpukan limbah di tempat pembuangan akhir (TPA) yang melampaui kapasitas, pencemaran air tanah, serta bau menyengat yang mengganggu permukiman di sekitarnya menjadi pemandangan yang kian sulit diabaikan. Menjawab kondisi darurat tersebut, pemerintah kini menggeser percepatan pembangunan instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ke posisi paling depan dalam agenda pengelolaan limbah nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas Waste-to-Energy di 40 kota yang dikategorikan darurat sampah harus rampung dalam jendela waktu 2027–2028. Kecepatan eksekusi ini kontras tajam dengan masa lalu: selama satu dekade lebih, hanya dua izin PSEL yang berhasil diterbitkan. Kini, melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres), pemerintah berupaya memangkas hambatan birokrasi agar proyek-proyek tersebut tidak lagi tersangkut di meja administrasi.

“Yang darurat dan besar-besar, di atas 1.000 ton, kita akan buat PSEL atau Waste-to-Energy. Dulu 11 tahun cuma dua izin yang keluar, sekarang kita rapikan melalui Perpres. Alhamdulillah, kita targetkan selesai di 2027-2028 untuk 40 kota darurat sampah.”

Kriteria Prioritas: Kota dengan Produksi di Atas 1.000 Ton per Hari

Penetapan 40 kota tersebut bukan dilakukan secara sembarangan. Zulhas menjelaskan bahwa prioritas diberikan kepada wilayah metropolitan dan kota besar yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Pada skala produksi sebesar itu, TPA konvensional tidak lagi mampu menampung limbah tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang serius—mulai dari lindi (leachate) yang mencemari akuifer, emisi metana, hingga risiko longsor tumpukan. Konversi limbah menjadi energi listrik menjadi satu-satunya opsi yang secara teknis dan lingkungan dapat menampung volume sebesar itu secara berkelanjutan.

Di samping percepatan PSEL, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengolahan mandiri untuk sektor perkantoran, pasar tradisional dan modern, serta pusat perbelanjaan. Logikanya sederhana: jika sebagian beban limbah sudah diolah di titik sumber, volume yang tiba di TPA akan menyusut secara signifikan, sehingga umur teknis TPA dapat diperpanjang dan biaya operasional ditekan.

Target 2029: 70 hingga 80 Persen Masalah Sampah Nasional Terurai

Lebih jauh dari sekadar pembangunan infrastruktur, pemerintah memproyeksikan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada tahun 2029. Angka ini mencakup penataan fasilitas publik, penerapan kewajiban pemilahan di kawasan komersial, serta operasional penuh instalasi PSEL di kota-kota prioritas.

“Kita akan selesaikan sampai tahun 2029, mudah-mudahan 70-80 persen soal sampah selesai. Tinggal 20 persen sisanya itu di tingkat rumah tangga yang memang memerlukan waktu dan edukasi lebih banyak.”

Strategi yang diadopsi bersifat dua lapis. Lapis pertama adalah teknologi PSEL untuk kota dengan produksi limbah melampaui ambang 1.000 ton per hari. Lapis kedua adalah kewajiban pemilahan sampah organik dan anorganik di kawasan komersial dan fasilitas publik. Kombinasi keduanya diharapkan memangkas volume limbah campuran yang selama ini menjadi beban utama TPA.

Zulhas menekankan bahwa keberhasilan target 2029 sangat bergantung pada kedisiplinan pemilahan di tingkat paling bawah—sebelum limbah diangkut ke tempat pembuangan. Tanpa pemilahan di hulu, teknologi hilir seefisien apa pun tidak akan mampu mengurai limbah campuran secara efektif.

Tantangan Terbesar: Sampah Rumah Tangga dan Kebutuhan Edukasi Jangka Panjang

Bagian tersisa sekitar 20 persen yang belum tercakup oleh target 2029 bersumber dari rumah tangga. Zulhas secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan limbah domestik memerlukan waktu, kesabaran, dan pendekatan edukasi yang jauh lebih intensif dibandingkan sektor komersial. Kebiasaan mencampur semua jenis sampah—sisa makanan, plastik, kaca, logam—dalam satu kantong dan membuangnya tanpa pemilahan masih menjadi pola dominan di sebagian besar permukiman Indonesia.

“Tinggal 20 persen itu rumah tangga, itu perlu waktu lebih banyak. Kuncinya sebetulnya ada di pemilahan. Sekarang kan sampah semua dicampur dan dibawa, makanya muncul gunungan sampah dan bikin masalah baru.”

Untuk mengubah perilaku tersebut, pemerintah mendorong penerbitan dan penegakan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemilahan sampah dari sumbernya di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Regulasi ini mewajibkan pemisahan sampah organik dan anorganik sejak dari dapur rumah tangga, bukan baru dilakukan di titik pengumpulan atau TPA.

Zulhas menegaskan bahwa pembentukan budaya memilah limbah sejak dari sumbernya merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan seluruh sistem pengelolaan sampah. Tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, TPA akan terus menerima aliran limbah campuran yang secara teknis sangat sulit diurai, sehingga investasi triliunan rupiah pada infrastruktur hilir menjadi tidak optimal.

Implikasi dan Arah Kebijakan

Percepatan PSEL dan target 2029 ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan sampah Indonesia dari pendekatan reaktif—menumpuk lalu mengubur—menuju pendekatan proaktif berbasis konversi energi dan pemilahan di sumber. Bagi kota-kota yang masuk daftar 40 prioritas, pembangunan instalasi Waste-to-Energy bukan lagi opsi, melainkan keharusan teknis untuk mencegah kolaps lingkungan di sekitar TPA yang sudah melewati kapasitas desainnya.

Sementara itu, bagi masyarakat umum, pesan yang disampaikan pemerintah cukup jelas: tanggung jawab pengelolaan sampah tidak berhenti saat kantong limbah diserahkan ke petugas pengangkut. Pemilahan di dapur, di kantor, di pasar, dan di sekolah merupakan titik awal yang menentukan apakah target 2029 dapat tercapai atau justru menjadi angka yang hanya hidup di dokumen kebijakan.