KSAD Tegaskan Dukung Polri Amankan Aceh Usai Pengibaran Bendera Bulan Bintang

TNI AD Buka Suara: Tidak Ada Penebalan Pasukan di Aceh, Polri Jadi Garis Depan Penegakan Hukum

Ceritaberkat.com – Pengibaran bendera bulan bintang di sejumlah titik wilayah Aceh beberapa waktu lalu memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Di tengah kekhawatiran publik soal potensi gesekan sosial, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan kepastian bahwa TNI AD tidak akan melakukan penebalan pasukan di provinsi paling barat Indonesia itu. Alih-alih mengambil alih kendali keamanan, Maruli menegaskan bahwa tugas pengamanan wilayah sepenuhnya diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8/2026), dalam konteks respons institusional terhadap insiden pengibaran simbol yang dipandang sebagian warga sebagai tantangan terhadap identitas nasional. Keputusan untuk tidak mengerahkan tambahan personel militer ke Aceh dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah pusat memilih jalur hukum ketimbang pendekatan keamanan bersenjata dalam menangani persoalan ini.

Posisi TNI AD: Mendukung, Bukan Menggantikan

Maruli menjelaskan bahwa seluruh mekanisme penanganan sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Tidak ada skenario khusus yang disiapkan secara terpisah untuk Aceh; yang ada adalah dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

“Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum,” ujar Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Ia kemudian menegaskan kembali bahwa TNI AD berdiri di belakang kepolisian dalam proses penegakan hukum tersebut.

“Ya kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum gitu,” tegasnya.

Soal pertanyaan apakah diperlukan tambahan pasukan, Maruli menjawab dengan lugas bahwa Pangdam setempat telah memastikan tidak ada kebutuhan untuk itu. Ia menyebut telah melakukan pengecekan langsung hingga pagi hari sebelum memberikan pernyataan tersebut.

“Nggak perlu. Katanya saya sudah tanya sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu. Ya tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah,” ucapnya.

Konteks Hukum dan Simbol Negara

Insiden pengibaran bendera bulan bintang di Aceh bukan sekadar persoalan estetika atau preferensi simbolik. Dalam kerangka hukum Indonesia, Bendera Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila memiliki kedudukan konstitusional yang dilindungi secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa setiap warga negara wajib menghormati simbol-simbol tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi hukum, mulai dari teguran administratif hingga proses pidana, tergantung pada tingkat dan motif tindakannya.

Di sisi lain, Aceh memiliki status kekhususan yang dijamin undang-undang, termasuk hak untuk menggunakan identitas budaya dan simbol daerah tertentu dalam ruang publik. Ketegangan antara penghormatan terhadap simbol nasional dan pengakuan atas kekhususan daerah inilah yang membuat penanganan kasus ini memerlukan kepekaan politik sekaligus ketegasan hukum.

Dimensi Politik: Menko Polhukam Ajak Jaga Perdamaian

Sebelum pernyataan KSAD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago telah menyampaikan pesan serupa pada Minggu (16/8). Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga perdamaian Aceh serta suasana kondusif di Papua, dengan tetap menghormati hak warga menyampaikan aspirasi.

“Perdamaian Aceh harus kita jaga bersama. Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib kita hormati. Di Papua, masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi jangan sampai disertai kekerasan dan pelanggaran hukum,” kata Djamari.

Djamari menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum tanpa disertai kekerasan maupun perusakan. Terkait Aceh secara khusus, ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati kekhususan provinsi tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari dua dekade merupakan capaian bersejarah yang harus terus dirawat melalui dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum. Perdamaian tersebut berakar pada proses panjang pasca-konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mencapai puncaknya setelah tsunami 2004 dan diakhiri dengan perjanjian damai Helsinki pada 2005.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Dalam konteks pemberitaan mengenai dugaan pelepasan Bendera Merah Putih serta pelepasan dan perusakan Lambang Negara Garuda Pancasila, Djamari meminta aparat penegak hukum untuk mendalami fakta secara objektif: siapa pelakunya, apa motifnya, dan unsur hukum apa yang terpenuhi.

“Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pelakunya harus diproses secara tegas dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku terhadap setiap tindakan kekerasan dan perusakan,” katanya.

Pendekatan yang dipilih pemerintah pusat—membiarkan kepolisian menjadi aktor utama tanpa intervensi militer—mengirimkan pesan ganda. Pertama, negara tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap simbol kebangsaan. Kedua, negara tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata untuk merespons perbedaan pandangan di ruang publik, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik dan status otonomi khusus. Bagi masyarakat Aceh, pilihan ini sekaligus menjadi ujian apakah kerangka hukum yang ada cukup untuk menegakkan ketertiban tanpa mengorbankan rasa hormat terhadap identitas lokal yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di provinsi tersebut.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana proses hukum berjalan: apakah ada penetapan tersangka, apakah motif di balik pengibaran simbol tersebut dapat dijelaskan secara transparan, dan apakah respons negara mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum nasional dan pengakuan atas kekhususan Aceh tanpa memicu eskalasi ketegangan sosial.