Polisi Terima Surat Damai Kasus Dugaan Penipuan Ruben Onsu, Laporan Dicabut

Kasus Dugaan Penipuan Ruben Onsu Berakhir Lewat Jalur Perdamaian, Laporan Resmi Dicabut

Ceritaberkat.com – Proses hukum yang sempat menyeret nama penyanyi dan komedian Ruben Onsu ke meja penyidik akhirnya memasuki fase penutupan. Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima dua dokumen resmi dari pihak pelapor: surat perjanjian perdamaian serta surat pencabutan laporan polisi. Dengan masuknya kedua dokumen tersebut ke meja penyidik, perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Ruben sebagai tersangka kini diarahkan pada mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian secara kekeluargaan ini menandai berakhirnya konflik antara pelapor dan terlapor tanpa perlu melewati proses persidangan. Bagi publik yang mengikuti perkembangan kasus ini sejak pertengahan 2025, langkah tersebut menjadi penutup dari rangkaian peristiwa yang sempat menghebohkan dunia hiburan Indonesia.

Dua Surat yang Mengubah Arah Penyidikan

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, menjelaskan bahwa dokumen pertama yang diterima adalah surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Dokumen itu memuat kesepakatan bahwa seluruh sengketa diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, tanpa tuntutan hukum lanjutan.

“Surat yang pertama yaitu surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Siapa? Yaitu pelapor dan terlapor. Yang pada intinya dari surat tersebut perkara diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan yang poinnya kedua belah pihak sepakat perkara diselesaikan secara kekeluargaan.”

Dokumen kedua, lanjut Joko, adalah surat pencabutan laporan polisi yang ditandatangani langsung oleh pihak pelapor, yang dalam perkara ini menggunakan inisial P. Penyidik merespons kedua surat tersebut sebagai dasar hukum untuk menghentikan proses penyidikan.

“Kemudian surat yang kedua, dasar dari surat perjanjian perdamaian tersebut, surat kedua yaitu surat pencabutan laporan polisi yang dibuat oleh pihak pelapor, yaitu Saudara P. Dan tentunya pihak penyidik merespons dengan baik terkait adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut.”

Mekanisme Restorative Justice dan Gelar Perkara

Setelah menerima kedua surat, kepolisian tidak serta-merta menutup berkas. AKP Joko menegaskan bahwa penyidik akan memfasilitasi proses restorative justice (RJ) terlebih dahulu. Tahapan RJ ini merupakan prosedur yang diamanatkan dalam praktik penegakan hukum Indonesia untuk memastikan bahwa perdamaian yang dicapai benar-benar bersifat sukarela, tidak mengandung paksaan, dan seluruh hak para pihak telah terpenuhi.

“Dari dua surat ini tentunya diterima oleh penyidik dan nanti untuk ada surat ini tentunya nanti akan di-RJ, penyelesaian secara RJ. Tahapan RJ, setelah RJ nanti penyidik akan melakukan gelar perkara, yang pada akhirnya tujuan dari gelar perkara adalah untuk menghentikan penyidikan.”

Setelah tahapan RJ rampung, penyidik akan menggelar rapat gelar perkara. Hasil rapat tersebut menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang secara hukum mengakhiri seluruh proses pidana terhadap Ruben Onsu dalam perkara ini.

“Ya kalau perkara selesai ya tentunya ya ke depannya apalagi nanti perkara arahnya kalau sudah selesai kan tentunya dicabut laporan dan juga SP3, penghentian penyidikan.”

Prosedur ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta berbagai peraturan pelaksanaannya yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana ringan melalui perdamaian para pihak, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Benang Merah Kasus: Dari Penawaran Investasi hingga Laporan Polisi

Untuk memahami konteks penyelesaian ini, perlu ditelusuri kembali bagaimana perkara bermula. Laporan terhadap Ruben Onsu tercatat dengan nomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan, tertanggal 22 Agustus 2025. Pelapor menggunakan inisial P, sedangkan pihak yang dirugikan berinisial DM.

Menurut keterangan AKP Joko yang disampaikan pada Kamis (20/8), kronologi perkara bermula ketika Ruben, yang memiliki usaha di bidang tertentu, menawarkan peluang investasi kepada korban. Korban tertarik dan sepakat menyetorkan sejumlah modal dengan janji keuntungan yang telah disepakati secara tertulis maupun lisan.

“Kronologisnya, bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor.”

“Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan.”

Permasalahan muncul ketika tenggat waktu pembayaran keuntungan tiba tanpa adanya realisasi. Modal yang telah disetorkan pun tidak dikembalikan. Kondisi inilah yang mendorong korban mengambil langkah hukum dengan melaporkan Ruben ke Polres Metro Jakarta Selatan.

“Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan.”

Implikasi dan Catatan untuk Publik

Penyelesaian perkara ini melalui jalur perdamaian mengirimkan pesan bahwa tidak setiap laporan pidana harus berujung pada vonis pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme restorative justice memberikan ruang bagi para pihak untuk memperbaiki kerugian secara langsung, baik melalui pengembalian dana, kompensasi, maupun bentuk kesepakatan lain yang disepakati bersama.

Bagi Ruben Onsu, pencabutan laporan dan penerbitan SP3 berarti ia tidak akan menghadapi proses persidangan dalam perkara ini. Namun demikian, secara administratif, pencatatan laporan tetap tersimpan dalam arsip kepolisian sebagai bagian dari rekam jejak hukum. Bagi pelapor dan korban, penyelesaian kekeluargaan ini diharapkan mampu memulihkan kerugian materiil tanpa harus melewati proses peradilan yang panjang dan melelahkan.

Proses gelar perkara yang akan dilakukan penyidik menjadi tahap krusial: di situlah seluruh dokumen, kesaksian, dan hasil tahapan RJ akan ditelaah untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.