Ketua DPD Usung Green Legislation: 7 RUU yang Diusulkan Masuk Prolegnas

Indonesia Perkuat Agenda Hijau: Tujuh Rancangan Undang-Undang DPD RI Resmi Masuk Prolegnas 2026

Ceritaberkat.com – Negara kita saat ini tengah berhadapan dengan berbagai tantangan lingkungan yang semakin mendesak, khususnya terkait ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya merespons hal tersebut, DPD RI melalui Ketua Sultan Bachtiar Najamudin telah menginisiasi sejumlah rancangan undang-undang yang selaras dengan konsep green legislation. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan pembangunan nasional tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis demi kepentingan generasi mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh Sultan Bachtiar Najamudin pada sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam orasinya, Ketua DPD RI tersebut menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek politik, sosial, ekonomi, dan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan negara.

Green Democracy: Paradigma Baru Pembangunan Nasional

Untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan tersebut, DPD RI telah mengusung gagasan Green Democracy sebagai kerangka kerja strategis. Konsep ini dirancang untuk menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi secara simultan. Sultan menjelaskan bahwa paradigma ini bertujuan memastikan kemajuan yang dicapai hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Democracy. Sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi.

Lebih lanjut, Sultan menekankan bahwa Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien. Hal ini berarti setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara politik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat menghindari kesalahan pembangunan yang sering terjadi di negara-negara berkembang lainnya.

Tujuh RUU Inisiatif DPD RI dalam Prolegnas Prioritas

Sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap green legislation, DPD RI telah berhasil memasukkan tujuh rancangan undang-undang inisiatif ke dalam daftar prolegnas. Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah DPR RI yang telah menetapkan RUU-ruku tersebut dalam program legislasi nasional. Semua RUU itu, kata Sultan, sejalan dengan green legislation yang diusungnya.

Tujuh RUU tersebut meliputi RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Masyarakat Adat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang BUMD, dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sultan menegaskan bahwa semua rancangan undang-undang inisiatif DPD RI tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung.

Di antaranya RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU tentang Masyarakat Adat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang BUMD, dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Perjuangan Panjang RUU Daerah Kepulauan

Salah satu pencapaian signifikan dalam agenda green legislation adalah RUU Daerah Kepulauan yang telah diusulkan DPD sejak tahun 2017. Selama hampir satu dekade, DPD RI terus mengusulkan RUU ini dalam setiap Program Legislasi Nasional, tahun demi tahun, tanpa lelah. Perjuangan panjang itu kini berbuah manis dengan RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

RUU Daerah Kepulauan memiliki peran strategis dalam pengelolaan wilayah kepulauan Indonesia yang mencakup lebih dari 17.000 pulau. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di daerah kepulauan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut serta daratan. Hal ini sejalan dengan prinsip green legislation yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dampak dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan

Kehadiran tujuh RUU ini dalam prolegnas menandai babak baru dalam kebijakan lingkungan Indonesia. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim misalnya, akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sementara itu, RUU Masyarakat Adat akan memperkuat hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

RUU BUMD juga menjadi penting karena akan mengatur bagaimana badan usaha milik daerah dapat berkontribusi pada pembangunan hijau melalui investasi di sektor-sektor ramah lingkungan. Demikian pula dengan RUU Bahasa Daerah yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga mendukung pelestarian kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan integrasi ketujuh RUU ini ke dalam sistem legislasi nasional, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Green legislation yang digagas DPD RI diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kebijakan lingkungan di masa depan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak mengorbankan masa depan generasi mendatang.