Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Waka BGN Lodewyk Terkait Penyitaan

Kejagung Ajukan Penolakan Praperadilan Lodewyk Pusung di PN Jakarta Pusat

Ceritaberkat.com – Badan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan permohonan agar hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk Pusung. Permohonan ini diajukan pada Jumat, 14 Agustus 2026, dengan alasan bahwa perkara tersebut sebenarnya bukan menjadi kewenangan hakim praperadilan.

Menurut penjelasan biro hukum Kejagung, dalil-dalil yang dikemukakan Lodewyk dalam permohonannya telah masuk ke dalam pokok perkara. Selain itu, Kejagung menilai bahwa praperadilan yang diajukan Lodewyk bersifat tidak jelas dan prematur. Hal ini menjadi dasar kuat bagi Kejagung untuk meminta penolakan terhadap permohonan tersebut.

(Memohon majelis hakim) menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya,

Ujar perwakilan biro hukum Kejagung di hadapan majelis hakim PN Jakarta Pusat.

Landasan Hukum Penolakan Praperadilan

Kejagung menjelaskan bahwa penilaian mengenai tepat atau tidaknya penerapan ketentuan pidana materiil, termasuk Pasal 603 dan 604 beserta ketentuan penyertaannya, bukanlah objek pemeriksaan praperadilan. Ini merupakan poin krusial dalam argumentasi Kejagung untuk menolak praperadilan Lodewyk.

Dalam pertimbangannya, Kejagung menyatakan bahwa penetapan Lodewyk sebagai tersangka telah didasarkan pada empat alat bukti yang sah. Selain itu, pemeriksaan Lodewyk sebagai saksi atau calon tersangka juga telah dilakukan sesuai prosedur. Kejagung menegaskan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan terhadap Lodewyk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami berkesimpulan bahwa seluruh dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,

Tambah biro hukum Kejagung.

Latar Belakang Kasus Lodewyk Pusung

Lodewyk Pusung kembali mengajukan praperadilan terkait perkara tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pengajuan kali ini, Lodewyk meminta PN Jakarta Pusat untuk memeriksa sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan. Sebelumnya, Lodewyk telah mengajukan gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya status tersangkanya dalam perkara ini. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Abdul Affandi saat sidang putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis, 30 Juli 2026, menyatakan bahwa perkara tidak terjadi di wilayah hukum PN Jakarta Selatan. Hakim menjelaskan bahwa lokus tindakan upaya paksa merupakan dasar penentuan kompetensi relatif.

Implikasi Hukum dan Dampak bagi Proses Perkara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di seluruh Indonesia. Program ini telah menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk masalah tata kelola dan penggunaan anggaran. Kasus Lodewyk Pusung menjadi salah satu contoh bagaimana program ini juga menghadapi scrutiny hukum.

Praperadilan sendiri merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penegak hukum sebelum perkara masuk ke pengadilan. Dalam kasus Lodewyk, fokus utamanya adalah pada sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan, khususnya penyitaan aset atau dokumen terkait.

Jika praperadilan Lodewyk ditolak, maka proses hukum terhadapnya akan berlanjut sesuai jalur biasa. Sebaliknya, jika praperadilan diterima, maka tindakan-tindakan yang dipersoalkan dapat dinyatakan tidak sah. Keputusan hakim dalam kasus ini akan memberikan kejelasan mengenai validitas upaya paksa yang dilakukan terhadap Lodewyk.

Kejagung juga menekankan bahwa dalam kasus ini, Lodewyk telah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur ini merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan penolakan praperadilan yang diajukan Kejagung, diharapkan proses hukum terhadap Lodewyk Pusung dapat berjalan lebih lancar. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi program MBG dan memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan terhadap Lodewyk memiliki dasar yang kuat secara hukum.

Kasus ini juga menjadi perhatian publik karena menyangkut program strategis pemerintah. Implementasi MBG yang efektif memerlukan kepercayaan publik terhadap tata kelola dan penegakan hukum yang transparan. Keputusan dalam praperadilan Lodewyk akan menjadi preseden penting bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.