Respons KPK, GRIB Jelaskan Awal Mula Summarecon Beri Rp 800 Juta ke Hercules

KPK Telusuri Pengembalian Rp800 Juta dari Hercules

Ceritaberkat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menerima uang Rp800 juta yang diserahkan kembali oleh pihak Hercules Rosario de Marshall. Dana tersebut diduga berkaitan dengan pemberian dari PT Summarecon Agung Tbk dan kini menjadi bagian dari pendalaman KPK dalam perkara operasi tangkap tangan yang tengah ditangani.

Kuasa Hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, menyatakan dana itu diterima Hercules sebelum operasi tangkap tangan KPK berlangsung. Penyerahan awal uang disebut terjadi melalui seorang pengacara yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung, berinisial MW.

“Perlu kami tegaskan bahwa uang sebesar Rp 800.000.000 tersebut telah diberikan jauh sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Wilson kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Berawal dari komunikasi sengketa tanah

Wilson menjelaskan, uang itu muncul dalam rangka komunikasi terkait upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Objek persoalan mencakup tanah sekitar 65 hektare yang berkaitan dengan 12 sertifikat Hak Milik atau SHM. Sertifikat tersebut kemudian menjadi objek penerbitan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB.

Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya disebut ikut menangani persoalan tersebut. Dalam proses itu, MW menghubungi Ketua Umum DPP GRIB Jaya untuk meminta bantuan memfasilitasi komunikasi serta upaya penyelesaian sengketa lahan.

“Persoalan tersebut berkaitan dengan 12 (dua belas) sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian menjadi objek penerbitan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB),” ujar Wilson.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul pandangan dari pihak pengacara yang terkait dengan PT Summarecon bahwa uang Rp800 juta itu merupakan bagian dari kesepakatan yang telah tercapai. Hercules kemudian mempertanyakan anggapan tersebut, khususnya karena nilai objek sengketa disebut dapat mencapai triliunan rupiah.

Wilson menilai perlu ada kejelasan soal maksud penyerahan dana, tujuan transaksi, dan konsekuensi hukumnya. Pemberian uang dalam perkara dengan nilai objek besar, tanpa kesepakatan yang tegas serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu dijelaskan secara menyeluruh.

“Terhadap penafsiran tersebut, Ketua Umum DPP GRIB Jaya mempertanyakan dasar dan kewajaran anggapan bahwa persoalan sengketa tanah dengan nilai objek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian uang sebesar Rp 800.000.000,” kata Wilson.

Pilihan mengembalikan atau menyerahkan ke KPK

Pihak Hercules sempat membahas langkah yang paling tepat terhadap uang tersebut. Dua pilihan yang dipertimbangkan adalah mengembalikannya kepada pihak yang menyerahkan atau menyerahkannya kepada KPK agar asal dana serta kemungkinan kaitannya dengan perkara OTT dapat diperiksa.

Akhirnya, dana itu diserahkan kepada KPK. Wilson menyebut transparansi menjadi salah satu pertimbangan utama, sekaligus untuk mencegah munculnya spekulasi mengenai latar belakang pemberian uang tersebut. Ia juga meminta agar proses selanjutnya dilakukan sesuai kewenangan hukum, termasuk bila dana itu perlu diamankan dan diperiksa sebagai barang bukti.

“Dengan demikian, penyerahan uang tersebut kepada KPK dimaksudkan agar sumber dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara OTT dapat ditelusuri secara objektif dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum yang berwenang,” ujarnya.

Pemeriksaan atas aliran dana, dokumen pendukung, serta keterangan pihak-pihak terkait menjadi penting untuk memperjelas rangkaian peristiwa. Wilson menekankan bahwa waktu penyerahan uang, konteks awal penerimaan, maksud sebenarnya, hingga alasan dana itu akhirnya dibawa ke KPK perlu dilihat sebagai satu kesatuan.

KPK mendalami dugaan kaitan dengan lahan Bogor

KPK masih menelusuri tujuan pemberian Rp800 juta tersebut. Informasi yang diterima lembaga antirasuah mengarah pada dugaan bahwa dana dari PT Summarecon Agung diberikan kepada pihak Hercules terkait pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.

“Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” jelas juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Budi juga menyampaikan bahwa dana tersebut diduga berkaitan dengan lahan di Kabupaten Bogor yang berada dalam satu kawasan. Pendalaman KPK akan menentukan apakah uang itu memiliki hubungan dengan perkara OTT, termasuk siapa pihak yang terlibat dan apa tujuan pemberiannya.

Pengembalian uang kepada KPK tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan hukum atas semua pihak. Namun, langkah tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk menguji asal-usul dana, komunikasi yang mendahului penyerahan, serta relevansinya dengan dugaan perkara yang sedang berjalan. Kejelasan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan aparat penegak hukum.