Polisi: 33 Kasus Karhutla di Kalbar Libatkan Korporasi

Penyidikan Karhutla di Kalimantan Barat Terus Berjalan

Ceritaberkat.com – Polisi – Polda Kalimantan Barat masih menangani puluhan perkara kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan individu maupun badan usaha. Secara keseluruhan, terdapat 101 perkara karhutla yang sedang atau telah diproses oleh jajaran kepolisian di wilayah tersebut.

Dari jumlah itu, 33 perkara berkaitan dengan dugaan keterlibatan korporasi. Sementara 41 perkara menjerat pihak perorangan. Penanganan setiap kasus tetap dilakukan secara terpisah karena kebutuhan pembuktian, pihak yang terlibat, serta perkembangan hukumnya dapat berbeda-beda.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Bambang Suharyono menyampaikan bahwa perkara-perkara karhutla tersebut ditangani oleh penyidik Polda Kalbar dan polres di jajaran. Sebagian sudah mencapai tahap penegakan hukum lebih lanjut, sedangkan lainnya masih memerlukan pendalaman.

“Jumlah kasusnya adalah 101 kasus. Kemudian, untuk yang melibatkan perorangan itu 41 kasus, sedangkan korporasi 33 kasus,” kata Bambang, Rabu (21/10/2026).

Status Penanganan 101 Perkara

Data Polda Kalbar menunjukkan 74 dari 101 perkara telah masuk tahap penyidikan. Tahap ini berarti penyidik telah melakukan proses hukum untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang dugaan tindak pidana dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sebanyak 27 perkara lainnya masih berada pada tahap penyelidikan. Dalam tahap tersebut, aparat masih mendalami ada atau tidaknya peristiwa pidana, mengumpulkan informasi awal, serta menelusuri unsur-unsur yang diperlukan sebelum perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan.

Dari seluruh penanganan tersebut, 56 perkara telah diselesaikan melalui proses P21 atau Tahap II. Tahap ini berkaitan dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah proses penanganan perkara memenuhi kebutuhan untuk diteruskan sesuai mekanisme hukum.

“Untuk saat ini, yang sudah selesai sebanyak 56 perkara. Sisanya masih dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada temuan awal di lapangan. Prosesnya dapat mencakup penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara. Karena itu, jumlah perkara yang ditangani dan jumlah perkara yang telah rampung dapat berubah seiring perkembangan proses hukum.

Korporasi Masih Didalami

Fokus penyidik juga tertuju pada 33 perkara yang dikaitkan dengan korporasi. Namun, keterlibatan suatu korporasi dalam perkara karhutla tetap harus dibuktikan melalui alat bukti serta prosedur hukum yang berlaku pada masing-masing kasus.

Keberadaan angka 33 perkara tidak serta-merta menggambarkan hasil akhir seluruh proses hukum. Setiap perkara membutuhkan pemeriksaan yang cermat, termasuk penelusuran fakta, bukti, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Penyidik akan menentukan langkah berikutnya sesuai hasil penanganan dalam setiap berkas.

Bambang menegaskan bahwa penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan tetap berjalan di tingkat kepolisian daerah maupun kepolisian resor. Penanganan perkara tidak hanya menyasar satu jenis pihak, karena data yang dihimpun mencatat adanya perkara dengan dugaan keterlibatan perorangan dan korporasi.

“Untuk penanganan maupun penegakan hukum terkait kasus karhutla hingga saat ini masih terus ditangani penyidik Polda Kalbar maupun penyidik yang ada di Polres jajaran,” jelasnya.

Arti Tahapan Hukum bagi Penanganan Karhutla

Karhutla merupakan persoalan yang penanganannya memerlukan ketelitian dalam pembuktian. Dalam perkara pidana, penyidik harus memastikan peristiwa yang diperiksa memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung bukti yang cukup. Tahapan ini penting agar perkara yang diteruskan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan.

Penyelidikan berfungsi sebagai pintu awal untuk mengurai informasi dan fakta di lapangan. Jika ditemukan dasar yang memadai, perkara dapat naik ke penyidikan. Pada tahap penyidikan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan dilakukan untuk menentukan arah pertanggungjawaban pidana. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses dapat berlanjut melalui pelimpahan kepada jaksa penuntut umum.

Dalam konteks perkara yang melibatkan korporasi, pembuktian juga menjadi unsur penting. Penyidik perlu mengkaji fakta yang berkaitan dengan setiap badan usaha yang diperiksa. Hasil akhirnya tidak dapat disamaratakan karena tiap kasus memiliki kondisi, bukti, dan perkembangan penanganan sendiri.

Dengan 56 perkara yang telah mencapai P21 atau Tahap II, serta puluhan perkara lain yang masih ditangani, Polda Kalbar menyatakan proses hukum atas dugaan karhutla tetap berlangsung. Masyarakat dapat memahami bahwa perkembangan sebuah perkara tidak selalu terjadi dalam waktu singkat, terutama ketika penyidik masih perlu melengkapi bukti dan menuntaskan tahapan prosedural.

Penanganan 101 perkara ini menempatkan kerja penyidik Polda Kalbar dan polres jajaran pada beberapa tahap sekaligus: ada perkara yang masih didalami, ada yang telah disidik, dan ada pula yang sudah dilimpahkan dalam proses hukum. Untuk 33 perkara yang berkaitan dengan korporasi, kelanjutan penegakan hukum akan ditentukan oleh hasil pembuktian pada masing-masing perkara.