Rayuan Taliban Agar AS Kucurkan Investasi Pertambangan

Afghanistan dan Ambisi Triliunan Dolar: Taliban Menggoda Washington ke Meja Investasi Tambang

Ceritaberkat.com – Sejak kembali menguasai Kabul pada akhir 2021, pemerintah Taliban tidak hanya berurusan dengan stabilitas internal dan tekanan ekonomi, tetapi juga mulai menggarap salah satu aset paling bernilai di bawah tanah negaranya. Dalam langkah diplomatik yang jarang dilakukan, Kementerian Luar Negeri Afghanistan kini secara terbuka mengajak korporasi Amerika Serikat untuk menanamkan modal di sektor pertambangan maupun pertanian. Undangan itu disampaikan langsung oleh Menlu Taliban, Amir Khan Muttaqi, dalam sebuah wawancara yang dimuat Financial Times pada Senin (31/8), dan menjadi sorotan media internasional pada Selasa (1/9/2026).

Angka yang Menggoda: US$ 1 Triliun di Bawah Tanah

Skala potensi yang ditawarkan bukan angka kecil. Penilaian yang pernah dilakukan Departemen Pertahanan AS terhadap data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) pada tahun 2009 memperkirakan bahwa Afghanistan menyimpan sumber daya mineral belum tergarap senilai minimal US$ 1 triliun — setara sekitar Rp 17.732 triliun pada kurs saat artikel ini ditulis. Angka tersebut mencakup cadangan tembaga, bijih besi, litium, logam tanah jarang, kobalt, kromit, emas, niobium, hingga berbagai jenis batu permata.

Bagi Washington, daftar itu bukan sekadar komoditas. Litium, tembaga, kobalt, dan logam tanah jarang semuanya tercatat dalam Daftar Mineral Kritis AS tahun 2025. Keempat kelompok bahan itu menjadi tulang punggung produksi baterai kendaraan listrik, komponen teknologi pertahanan, serta strategi jangka panjang Amerika untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Tiongkok. Dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin tajam, akses ke cadangan mineral Afghanistan berpotensi menjadi kartu strategis di tangan siapa pun yang berhasil membuka keran investasinya.

Pergeseran Narasi: Dari Perang ke Kemitraan

Muttaqi tidak sekadar menawarkan angka. Ia juga mencoba menggeser kerangka berpikir Washington tentang Afghanistan. Dalam wawancara tersebut, ia mengusulkan agar relasi bilateral tidak lagi diukur dari lensa dua dekade konflik bersenjata.

“Tidak dinilai berdasarkan perspektif perang selama 20 tahun terakhir, melainkan atas dasar kerja sama di masa depan.”

Ia menambahkan bahwa Afghanistan “tentu saja” akan menyambut investasi dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menandai pergeseran retoris yang signifikan: dari era di mana Kabul menjadi medan operasi militer terbesar AS sejak Perang Dunia II, menuju narasi kemitraan ekonomi yang — setidaknya di atas kertas — menjanjikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Jejak Kontrak yang Sudah Ada: China, Iran, dan Sekutunya

Sebelum menggoda Washington, Taliban telah lebih dulu menjalin hubungan komersial dengan pihak lain. Sejak 2021, pemerintah de facto Afghanistan telah menandatangani kontrak pertambangan bernilai lebih dari US$ 7 miliar. Mayoritas kontrak tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok, Iran, serta negara-negara lain yang bersedia berinteraksi dengan otoritas Taliban tanpa menunggu pengakuan diplomatik penuh.

Keberadaan kontrak-kontrak itu menciptakan dinamika kompetitif. Jika Washington ingin masuk ke pasar mineral Afghanistan, ia harus bersaing dengan pemain yang sudah lebih dulu menanamkan infrastruktur, tenaga kerja, dan komitmen jangka panjang. Waktu menjadi variabel krusial: semakin lama AS menunda keputusan, semakin sempit ruang negosiasi yang tersisa.

Konteks Kemanusiaan yang Tidak Bisa Diabaikan

Di balik angka triliunan dolar, realitas di lapangan tetap menyedihkan. Lima tahun di bawah pemerintahan Taliban, Afghanistan masih menempati posisi di antara negara-negara termiskin di dunia. Sekitar sepertiga populasi menghadapi kelaparan akut. Akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik sangat dibatasi, sebuah kondisi yang telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional.

Pakar-pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali mengingatkan agar tidak ada langkah yang mengarah pada normalisasi otoritas de facto Taliban tanpa disertai kemajuan nyata dan terukur dalam hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan. Mereka menekankan bahwa penerimaan diplomat atau pertemuan di ibu kota negara tidak boleh menjadi sinyal legitimasi sebelum tolok ukur HAM terpenuhi.

Peringatan itu menciptakan dilema bagi Washington: di satu sisi, kebutuhan strategis akan mineral kritis mendesak; di sisi lain, membuka jalur investasi tanpa syarat dapat dibaca sebagai pengakuan implisit atas rezim yang masih membatasi hak-hak fundamental warganya.

Dorongan untuk Membuka Kembali Kedutaan di Kabul

Muttaqi juga memanfaatkan momentum wawancara untuk mendorong Gedung Putih agar membuka kembali Kedutaan Besar AS di Kabul. Gedung tersebut ditinggalkan secara tergesa-gesa pada Agustus 2021 ketika pasukan Amerika mengevakuasi personelnya di tengah kekacauan penarikan pasukan. Hingga kini, AS belum mengambil langkah konkret menuju normalisasi hubungan diplomatik yang lebih erat dengan pemerintah Taliban.

Dalam wawancara yang sama, Muttaqi menggambarkan kondisi sekitar bekas kedutaan dengan nada optimistis:

“Kami telah menjamin keamanannya… memperbaiki jalanan, dan menanam pepohonan baru. Kawasan itu tampak sangat hidup dan menarik.”

Klaim tersebut, tentu saja, belum diverifikasi secara independen dan harus dibaca dalam konteks propaganda diplomatik. Namun, ia menunjukkan bahwa Taliban secara aktif membangun narasi bahwa Afghanistan kini stabil, aman, dan siap menerima mitra asing — sebuah pesan yang ditujukan tidak hanya ke Washington, tetapi juga ke pasar modal global.

Implikasi bagi Lanskap Energi dan Pertahanan Global

Jika negosiasi investasi benar-benar berjalan, dampaknya akan melampaui batas-batas Afghanistan. Pasokan litium dan kobalt tambahan dapat membantu menstabilkan harga bahan baku baterai di tengah lonjakan permintaan kendaraan listrik. Akses ke logam tanah jarang dapat mengurangi tekanan pada rantai pasok yang saat ini sangat terkonsentrasi di Tiongkok. Bagi industri pertahanan AS, diversifikasi sumber mineral kritis merupakan prioritas yang telah lama diidentifikasi dalam dokumen-dokumen strategis Pentagon.

Sebaliknya, jika Washington memilih untuk tetap menahan diri, ruang tersebut kemungkinan besar akan diisi oleh pemain lain — terutama Tiongkok, yang sudah memiliki jejak investasi signifikan di kawasan. Dalam skenario itu, Afghanistan berisiko menjadi perpanjangan dari pengaruh ekonomi Beijing di Asia Tengah, sebuah perkembangan yang sulit diterima oleh para pengambil kebijakan di Capitol Hill maupun di kementerian-kementerian terkait.

Yang jelas, pesan dari Kabul kini telah dikirimkan. Bola berada di sisi Washington: apakah peluang mineral senilai triliunan dolar akan ditanggapi dengan meja negosiasi, atau dibiarkan menjadi milik pihak lain.