Pramono Mau Bentuk Koperasi Pedagang Kramat Jati, Bidik Pasok Ikan ke RS

Strategi Baru Pemprov DKI: Koperasi Pedagang Kramat Jati Jadi Jembatan Pasokan Ikan ke Rumah Sakit

Ceritaberkat.com – Penataan ulang tata ruang perdagangan di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, tidak sekadar soal memindahkan lapak dari satu titik ke titik lain. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses restrukturisasi pedagang di pasar tersebut harus membawa dampak ekonomi yang nyata bagi para pelaku usaha kecil. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pembentukan koperasi pedagang, yang secara spesifik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan segar ke sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi.

Rencana ini diumumkan langsung oleh Pramono ketika ia meninjau progres penataan pedagang di lokasi pasar pada Selasa (1/9/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa gagasan koperasi lahir dari diskusi yang melibatkan Wali Kota Jakarta Timur serta Kepala Dinas UMKM DKI. Tujuannya memastikan bahwa perubahan lokasi berjualan tidak berhenti pada aspek fisik semata, melainkan juga membuka akses pasar yang lebih luas dan stabil bagi pedagang.

Mekanisme Koperasi dan Akses ke Rumah Sakit Pemprov

Model koperasi yang digagas ini akan berfungsi sebagai agregator pasokan bahan pangan laut, khususnya ikan, untuk rumah-rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono menilai bahwa produk ikan yang diperdagangkan di Kramat Jati memiliki dua keunggulan kompetitif: kesegaran yang terjaga dan harga yang tetap terjangkau bagi konsumen. Kombinasi tersebut, menurutnya, menjadikan pasar ini kandidat yang tepat untuk menjadi basis pasokan institusional.

“Tadi kami berdiskusi dengan Bapak Wali Kota dan juga dengan Kepala Dinas UMKM, ada gagasan untuk mendirikan koperasi.”

Dengan beroperasinya koperasi, para pedagang kecil yang selama ini menjual dalam skala ritel akan memperoleh saluran distribusi yang lebih besar dan terstruktur. Rumah sakit membutuhkan pasokan bahan pangan yang konsisten, terstandar, dan dapat ditelusuri asal-usulnya. Koperasi menjadi mekanisme yang memungkinkan pedagang individu memenuhi standar tersebut tanpa harus membangun kapasitas logistik sendiri.

“Koperasi inilah yang kemudian akan menyuplai beberapa rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena pasti di sini ikannya segar dan ikannya juga murah.”

Keringanan Retribusi sebagai Jembatan Transisi

Di samping rencana koperasi, Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan keringanan biaya bagi pedagang yang sedang beradaptasi dengan lokasi baru. Retribusi pasar yang biasanya dibayarkan sebesar Rp180.000 per bulan, atau setara Rp6.000 per hari, akan digratiskan selama enam bulan penuh. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban finansial pedagang pada fase awal pemindahan, ketika volume penjualan kemungkinan belum kembali ke level normal.

“Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan.”

Langkah penggratisan retribusi ini sejalan dengan prinsip bahwa penataan pasar tidak boleh menjadi sumber tekanan ekonomi tambahan bagi pedagang yang sudah menghadapi ketidakpastian akibat perpindahan lokasi. Dengan menghilangkan biaya tetap selama enam bulan, pedagang memperoleh ruang untuk menstabilkan kembali basis pelanggan dan menyesuaikan pola distribusi di titik baru.

Infrastruktur Lokasi Baru dan Kesiapan Pedagang

Pramono secara terbuka mengakui bahwa fase awal pemindahan merupakan periode yang berat bagi pedagang. Pengalaman menunjukkan bahwa perpindahan lokasi berjualan kerap diikuti oleh penurunan omzet sementara, hilangnya pelanggan lama, dan kesulitan logistik. Menyadari hal itu, ia menginstruksikan agar fasilitas di lokasi baru segera dibenahi, khususnya pada aspek saluran pembuangan air dan sirkulasi udara. Kedua elemen tersebut menjadi faktor penentu bagi pedagang ikan yang membutuhkan kondisi higienis untuk menjaga kualitas produk.

“Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat.”

Ketersediaan air bersih untuk pencucian, drainase yang memadai agar lantai tidak tergenang, serta ventilasi yang cukup untuk mencegah penumpukan bau amis merupakan standar minimum yang harus dipenuhi sebelum pedagang mulai beroperasi di titik baru. Tanpa infrastruktur tersebut, risiko penurunan kualitas produk dan keluhan konsumen akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan pasar.

Lokasi Tambahan untuk Pedagang yang Belum Terakomodasi

Bagi pedagang yang belum memperoleh tempat berjualan di lokasi utama penataan, Pemprov DKI tengah menyiapkan area tambahan yang berada dalam jarak dekat dari kawasan Kramat Jati. Pramono menyatakan bahwa lokasi cadangan tersebut diharapkan dapat segera difungsikan sehingga tidak ada pedagang yang tertinggal tanpa akses berjualan. Pendekatan ini penting untuk mencegah munculnya aktivitas perdagangan informal di sekitar pasar yang justru dapat mengganggu ketertiban dan estetika kawasan.

Secara keseluruhan, paket kebijakan yang diumumkan mencakup tiga pilar: restrukturisasi fisik pasar, pembentukan koperasi sebagai instrumen ekonomi, dan transisi berjangka yang memperhatikan daya tahan finansial pedagang. Jika berjalan sesuai rencana, model ini berpotensi menjadi rujukan bagi penataan pasar-pasar tradisional lain di Jakarta yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi tata ruang dan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.