Legislator PDIP Soroti Anggaran Kemenhut untuk Cegah Karhutla: Sikap Pasrah

Kritik Pedas Legislator PDIP: Anggaran Kemenhut 2027 Didominasi Biaya Pemadaman, Bukan Pencegahan Karhutla

Ceritaberkat.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi persoalan berulang yang menghantui Indonesia hampir setiap musim kemarau. Namun, alih-alih mengalokasikan sumber daya secara proporsional untuk memutus siklus tahunan tersebut, Kementerian Kehutanan justru tampak lebih condong pada respons reaktif. Hal ini menjadi sorotan tajam Sonny T. Danaparamita, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, saat menelaah penjabaran anggaran kementerian tersebut untuk tahun fiskal 2027 dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Anggaran yang Miring ke Arah Pemadaman

Sonny menyoroti komposisi belanja Kemenhut yang mencapai Rp 1,746 triliun. Dari jumlah itu, hanya Rp 108 miliar yang dialokasikan untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan. Sisanya, sekitar Rp 1,54 triliun, diperuntukkan bagi penyewaan helikopter untuk operasi pemadaman. Ketimpangan rasio tersebut, menurut Sonny, menunjukkan bahwa desain kebijakan sejak awal tidak menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama.

“Anggaran-anggaran karhutla yang ada ini kok saya masih melihatnya berorientasi memadamkan daripada mencegah. Di slide terakhir tadi contoh 1,7 kalau nggak salah gambarnya perbandingan antara sewa dan beli heli. Kenapa tidak ada perbandingan antara mencegah itu biayanya berapa, kalau sewa itu biayanya berapa?”

Legislator asal Papua itu menegaskan bahwa karhutla bukan fenomena sporadis, melainkan agenda tahunan yang sudah dapat diprediksi. Dengan kesadaran penuh terhadap pola musiman tersebut, ia menilai sikap Kemenhut lebih menyerupai kepasrahan ketimbang kewaspadaan strategis.

“Kayaknya kita sudah menyadari bahwa karhutla ini akan jadi kalender tahunan. Saya melihat ini sikapnya sikap yang pasrah, bukan tawakal, begitu katanya Ustaz.”

Sonny kemudian menggarisbawahi perbedaan konseptual antara tawakal dan pasrah. Tawakal, dalam konteks kebijakan publik, berarti telah melakukan seluruh langkah antisipasi yang mungkin sebelum menyerahkan hasil kepada takdir. Pasrah, sebaliknya, berarti tidak melakukan apa-apa dan menunggu bencana datang. Ia memperingatkan bahwa selama desain pengelolaan hutan tidak berpihak pada pencegahan, penurunan angka karhutla hanyalah harapan kosong.

“Jadi ada hal yang beda antara tawakal itu seperti apa, kalau pasrah seperti apa. Kalau gini terus menerus, ya jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun. Karena sejak awal memang desain kita dalam menjaga hutan kita tidak dalam konteks mencegah.”

Usulan Tambahan Rp 6,238 Triliun

Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajukan permohonan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 6,238 triliun untuk tahun 2027. Rincian peruntukannya mencakup empat pilar utama: penguatan kelembagaan hutan di daerah, pencegahan dan penanggulangan karhutla, pengentasan kemiskinan ekstrem serta pemulihan pascabencana, dan penguatan tata kelola kawasan hutan.

“Kementerian Kehutanan telah mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp 6,238 triliun, yang akan digunakan untuk: a. penguatan kelembagaan hutan di daerah; b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; c. pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan bencana; d. penguatan tata kelola kawasan hutan.”

Dari total usulan tersebut, pagu anggaran 2027 yang telah disetujui baru mencakup tambahan Rp 1,55 triliun. Artinya, masih terdapat selisih Rp 4,68 triliun yang belum terakomodasi. Raja Juli secara eksplisit meminta Komisi IV DPR menindaklanjuti kekurangan itu sebagai bahan masukan dalam penyusunan pagu kementerian tahun berjalan.

“Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya sebesar Rp 1,55 triliun rupiah. Oleh karena itu, masih ada kekurangan sebesar Rp 4,68 triliun rupiah.”

Skema Sewa Armada Udara: 6 Helikopter dan 6 Water Bomber

Salah satu komponen terbesar dari tambahan anggaran yang diminta adalah operasionalisasi 12 pesawat udara — terdiri atas 6 unit helikopter dan 6 unit pesawat water bomber — selama periode norma 8 bulan. Total biaya sewa armada ini mencapai Rp 1,54 triliun. Raja Juli menjelaskan bahwa armada tersebut akan diintegrasikan untuk patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, hingga penanganan dan pemadaman karhutla secara cepat.

“Penguatan dukungan operasional tersebut antara lain dilakukan dengan menyewa 6 unit helikopter dan 6 unit pesawat water bomber yang akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, penanganan dan pemadaman Karhutla secara cepat dan efektif.”

Pilihan skema sewa alih-alih pembelian aset tetap dipertahankan dengan alasan efisiensi. Raja Juli berargumen bahwa penyewaan tidak membebani pemerintah dengan belanja modal awal yang besar, tidak menimbulkan beban biaya pemeliharaan jangka panjang, serta tidak menanggung risiko teknis pesawat. Selain itu, skema sewa memberi fleksibilitas untuk menyesuaikan jumlah dan jenis armada sesuai tingkat kerawanan karhutla yang berubah setiap tahun.

“Kami memandang skema sewa lebih tepat dibanding pembelian aset, karena membutuhkan belanja modal awal yang lebih rendah, tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan dan risiko teknis pesawat, serta memberikan fleksibilitas dalam menyusun jumlah, jenis armada sesuai tingkat kerawanan Karhutla setiap tahunnya.”

Implikasi dan Konteks Kebijakan

Kritik Sonny menyentuh inti persoalan struktural yang telah lama dikeluhkan berbagai pihak: selama anggaran karhutla Indonesia didominasi komponen pemadaman dan respons darurat, upaya pencegahan — mulai dari pengelolaan lahan gambut, penegakan hukum terhadap pembakar, hingga pemberdayaan masyarakat adat dan lokal dalam menjaga tutupan hutan — akan terus tertinggal. Data historis menunjukkan bahwa biaya pemadaman satu hektar lahan terbakar jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan di area yang sama, sehingga pergeseran alokasi ke arah pencegahan secara ekonomi justru lebih rasional.

Di tengah tekanan fiskal nasional dan kebutuhan mendesak untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, pertanyaan yang diajukan Sonny — mengapa tidak ada perbandingan biaya antara mencegah dan memadamkan — menjadi tolok ukur apakah pemerintah benar-benar siap mengubah paradigma pengelolaan kebakaran hutan dari reaktif menjadi preventif. Jawaban atas pertanyaan itu, dalam bentuk angka konkret di dalam dokumen anggaran, akan menentukan apakah siklus tahunan karhutla akhirnya dapat diputus atau justru terus berulang tanpa akhir.