Pembangunan Infrastruktur Tol Berkelanjutan Jadi Penggerak Pembangunan

Jalan Tol dan Ambisi Pertumbuhan 8 Persen: Tantangan di Balik Kilometer Aspal

Ceritaberkat.com – Setiap ruas jalan tol yang baru dibuka tidak sekadar menambah angka pada statistik infrastruktur nasional. Di baliknya tersimpan harapan jutaan warga untuk menjangkau pasar, rumah sakit, dan sekolah dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat. Pemerintah terus menggenjot pembangunan jaringan tol di berbagai provinsi, dengan argumen bahwa konektivitas yang lebih baik akan menggerakkan roda ekonomi dari hulu hingga hilir. Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan: bagaimana memastikan bahwa investasi triliunan rupiah yang telah ditanam benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang berkelanjutan, bukan sekadar beton yang terbengkalai.

Pandangan Pengamat: Bukan Sekadar Fisik

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dan lingkungan, menegaskan bahwa pembangunan jalan tol tidak boleh direduksi menjadi proyek fisik semata. Dalam keterangannya pada Senin (31/8/2026), ia menekankan bahwa setiap kilometer tol yang dibangun merupakan instrumen pelayanan publik sekaligus penguat konektivitas antardaerah.

“Pembangunan jalan tol bukan semata-mata pembangunan infrastruktur fisik, tetapi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat konektivitas nasional.”

Ia menjelaskan bahwa jaringan jalan yang memadai akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka koridor menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Konsekuensinya, keterlambatan dalam penyelesaian suatu ruas tol bukan sekadar penundaan teknis, melainkan juga penundaan manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati pelaku usaha dan masyarakat luas.

Konteks Target Pertumbuhan Nasional

Pemerintah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mencapai angka tersebut, konektivitas infrastruktur menjadi salah satu prasyarat yang tidak bisa diabaikan. Agus mengingatkan bahwa jalan tol bukan satu-satunya variabel penentu pertumbuhan, tetapi konektivitas yang meningkat secara signifikan dapat berfungsi sebagai enabler bagi efisiensi ekonomi, penarikan investasi asing dan domestik, serta pemerataan aktivitas ekonomi ke luar Jawa.

“Dalam konteks target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Jalan tol memang bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, tetapi konektivitas yang semakin baik dapat menjadi salah satu enabler penting bagi efisiensi ekonomi, peningkatan investasi, dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan.”

Data Finansial: Realitas di Balik Angka

Realitas finansial sektor tol Indonesia belum sepenuhnya sehat. Dalam pemaparan yang disampaikan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kepada Komisi V DPR RI pada Juli 2026, dari 39 sampel Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ditinjau, sekitar 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif. Sekitar 37 persen belum mampu menghasilkan keuntungan operasi, sementara hanya sekitar 9 persen yang telah menunjukkan arus kas positif.

Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas investasi tol masih berada dalam fase pemulihan modal. Dengan karakteristik investasi yang membutuhkan modal awal sangat besar dan pengembalian yang tersebar dalam jangka waktu puluhan tahun, risiko yang melekat pada sektor ini bersifat kompleks dan berlapis. Ketika risiko investasi merangkak naik, biaya modal ikut meningkat, dan dampaknya tidak berhenti pada investor saja.

“Kondisi tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata dari perspektif bisnis operator. Ketika risiko investasi meningkat, biaya modal juga berpotensi meningkat. Pada akhirnya, kondisi tersebut bukan hanya menjadi persoalan investor, tetapi dapat mempengaruhi kemampuan pembangunan ruas baru maupun pemeliharaan kualitas layanan pada ruas yang telah beroperasi.”

Mekanisme Tarif dan PP Nomor 23 Tahun 2024

Untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan kemampuan masyarakat membayar, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif secara berkala dengan mempertimbangkan laju inflasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kondisi khusus yang dapat mengancam kelayakan investasi suatu ruas tol.

“Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara affordability bagi masyarakat dan bankability bagi investor.”

Agus menegaskan bahwa mekanisme penyesuaian tarif harus ditempatkan secara proporsional. Penyesuaian tarif bukan sekadar instrumen pendapatan bagi operator, melainkan bagian dari arsitektur yang menjaga agar investasi tetap layak dan kualitas layanan tidak menurun.

Tanggung Jawab Kolektif dan Ekosistem Kebijakan

Keberhasilan pembangunan dan pengoperasian jalan tol, menurut Agus, merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, badan usaha, investor, lembaga pembiayaan, dan seluruh pemangku kepentingan. Semua pihak perlu menyepakati satu prinsip: infrastruktur tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik, tetapi harus dipastikan dapat beroperasi, dipelihara, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan selama masa konsesi.

Ia menambahkan bahwa BUJT perlu diberi ruang yang memadai untuk menjaga kelayakan investasinya. Tanpa ruang tersebut, operator tidak akan mampu meningkatkan kualitas layanan, melakukan pemeliharaan preventif, atau menghadirkan inovasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Ekosistem kebijakan dan investasi yang sehat menjadi prasyarat agar infrastruktur yang telah dibangun tidak berubah menjadi beban, melainkan tetap menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan publik.

Di sisi lain, peningkatan standar pelayanan kepada masyarakat juga harus terus didorong. Namun, peningkatan standar tersebut harus dibangun di atas fondasi kebijakan yang konsisten, transparan, dan berorientasi jangka panjang, sehingga setiap rupiah yang diinvestasikan pada akhirnya kembali dalam bentuk jalan yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.