UU Perampasan Aset Berlaku untuk Pejabat, Aparat, Pengusaha, dan Masyarakat

Perampasan Aset: Instrumen Pemulihan Kekayaan dari Tangan Pelaku Kejahatan, Bukan Alat Tekanan Politik

Ceritaberkat.com – Di tengah perdebatan publik yang kerap menyederhanakan isu hukum menjadi soal siapa yang “dikejar” dan siapa yang “dibela,” satu hal perlu ditegaskan sejak awal: rancangan undang-undang tentang perampasan aset tidak dirancang sebagai palu yang hanya menghantam meja pejabat. Ia adalah mekanisme hukum yang menjangkau siapa pun—mulai dari seorang pedagang kecil yang menyimpan hasil penjualan tanah secara ilegal, hingga korporasi besar yang mengendapkan dana dari praktik monopoli pasar. Titik beratnya bukan pada jabatan, melainkan pada perbuatan dan jejak ekonomi yang menyertainya.

Fondasi Konstitusional: Kesetaraan di Hadapan Hukum

Landasan filosofis dari setiap instrumen hukum di Indonesia berakar pada konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan. Penguatan prinsip ini kembali muncul dalam Pasal 28D ayat (1), yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap orang.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” — Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Dengan landasan tersebut, setiap aturan yang membedakan perlakuan berdasarkan status sosial, jabatan, atau afiliasi politik akan bertentangan dengan semangat konstitusi. Perampasan aset, dalam kerangka ini, harus dibaca sebagai perpanjangan logis dari prinsip kesetaraan itu: hukum menindak perbuatan, bukan identitas pelakunya.

Cakupan yang Lebih Luas dari Korupsi

Salah satu miskonsepsi paling umum di ruang publik adalah anggapan bahwa RUU Perampasan Aset semata-mata ditujukan untuk menyita kekayaan para koruptor di lingkaran kekuasaan. Kenyataannya, ruang lingkup regulasi ini jauh lebih luas. Komisi III DPR RI dalam proses pembahasan terbaru menegaskan bahwa terdapat 13 kelompok tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Daftar tersebut mencakup:

1. Korupsi; 2. Narkotika dan psikotropika; 3. Terorisme; 4. Penyelundupan manusia (TPPO); 5. Penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya, dan barang ilegal lainnya; 6. Kehutanan; 7. Lingkungan hidup; 8. Perpajakan; 9. Perbankan; 10. Perasuransian; 11. Pertambangan; 12. Kelautan dan perikanan; 13. Perdagangan orang.

Daftar ini memperlihatkan bahwa seorang bandar narkoba di pelabuhan, seorang pemilik tambang yang membuang limbah ke sungai, atau seorang calo tenaga kerja yang mengeksploitasi buruh migran, semuanya berada dalam jangkauan yang sama dengan seorang menteri yang menggelapkan anggaran negara. Tidak ada hierarki kekebalan di sini.

Mekanisme Hukum: Bukti, Proses, dan Keputusan Pengadilan

Perlu dipahami dengan tegas bahwa perampasan aset bukan tindakan eksekutif sepihak. Negara tidak boleh mengambil harta seseorang hanya karena orang itu dituduh, difitnah, tidak disukai oleh kelompok tertentu, berbeda pilihan politik, atau sekadar memiliki kekayaan dalam jumlah besar. Setiap langkah perampasan mensyaratkan tiga pilar: adanya tindak pidana yang terbukti, bukti yang cukup, dan keputusan lembaga berwenang—yakni pengadilan.

Prinsip due process of law menjadi pagar pengaman di sini. Hak milik dan hak warga negara tetap dilindungi secara penuh selama proses hukum berjalan. Artinya, seseorang tidak kehilangan asetnya semata-mata karena menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar. Beban pembuktian tetap berada di pihak negara, dan terdakwa berhak atas pembelaan yang layak.

Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Dalam kajian akademis dan pembahasan teknis RUU ini, terdapat pendekatan yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture. Pendekatan ini memungkinkan negara mengejar aset hasil kejahatan meskipun pelaku belum atau tidak dapat dijatuhi vonis pidana—misalnya karena pelaku meninggal, kabur ke luar negeri, atau perusahaan pelakunya telah bubar. Konsep ini masih dalam tahap perdebatan dan pembatasan ketat agar tidak melampaui batas perlindungan hak milik.

Selain itu, perdebatan juga menyentuh pembedaan antara tindakan in personam (terhadap orang) dan in rem (terhadap benda/aset). Dalam konteks perampasan aset, fokus utamanya adalah asal-usul kekayaan: dari mana dana itu berasal, siapa yang mengendapkannya, dan apakah terdapat kaitan langsung dengan tindak pidana. Jika kaitan itu terbukti, status sosial atau jabatan pemilik aset tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan kekebalan hukum.

Implikasi bagi Masyarakat Umum

Bagi warga negara yang tidak terlibat kejahatan apa pun, keberadaan RUU ini seharusnya menjadi kabar baik, bukan ancaman. Ia menegaskan bahwa negara memiliki instrumen untuk memulihkan kekayaan yang dicuri dari kas publik, dari lingkungan, atau dari korban perdagangan manusia. Dana yang berhasil dipulihkan dapat dialihkan kembali untuk kepentingan umum—infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan.

Di sisi lain, bagi pelaku kejahatan ekonomi di segala lapisan—pengusaha, aparat penegak hukum, bandar, maupun individu biasa—RUU ini menutup celah di mana keuntungan hasil kriminal dapat dinikmati tanpa konsekuensi. Aset yang diperoleh secara melawan hukum tidak lagi menjadi “kekuatan” yang aman di balik tembok jabatan atau kekayaan.

Yang perlu diingat oleh setiap warga: hukum yang baik tidak bertanya siapa Anda, melainkan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Itulah esensi negara hukum, dan itulah yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam menilai setiap regulasi, termasuk RUU Perampasan Aset.