ASN Terancam Diganti AI, Legislator Golkar Minta Pemerintah Siapkan Strategi

Debat AI dan Masa Depan Birokrasi: Legislator Golkar Tekankan Kesiapan Strategis Pemerintah

Ceritaberkat.com – Pembahasan mengenai peran kecerdasan buatan dalam struktur birokrasi Indonesia kembali menjadi sorotan di ruang-ruang legislatif. Di tengah percepatan transformasi digital yang menyentuh hampir seluruh sektor pelayanan publik, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana aparatur sipil negara (ASN) akan terdampak oleh otomatisasi, dan bagaimana negara merespons pergeseran tersebut tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada warga?

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Irawan, yang juga kader Partai Golkar, memberikan perspektif yang menenangkan sekaligus tegas. Ia menolak narasi bahwa teknologi akan secara otomatis memangkas jumlah pegawai negeri. Alih-alih menyebutnya sebagai “efisiensi” dalam arti pengurangan, Irawan memilih kerangka berpikir yang berbeda: penyesuaian kebutuhan guna mengoptimalkan pelayanan publik.

Grand Strategi, Bukan Sekadar Pengurangan

Menanggapi wacana yang beredar di ruang publik, Irawan menekankan bahwa pemerintah wajib menyusun peta jalan komprehensif untuk menghadapi gelombang perubahan teknologi. Ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan yang harus diantisipasi secara sistematis.

“Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu yang perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategi menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi.”

Pernyataan tersebut disampaikan Irawan kepada awak media pada Selasa (25/8/2026). Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa penambahan maupun pengurangan jumlah ASN harus melalui proses asesmen formal oleh pemerintah, bukan sekadar reaksi terhadap kemampuan teknis sebuah algoritma.

“Sebenarnya bukan efisiensi. Tapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik.”

Irawan juga menyoroti bahwa sebagian layanan publik di Indonesia sudah mulai mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan. Ia menilai integrasi tersebut perlu diperluas secara bertahap agar masyarakat memperoleh kemudahan akses, sementara pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya manusia secara lebih proporsional.

“Sebenarnya penggunaan teknologi seperti AI itu sudah digunakan. Penambahan/pengurangan kan nanti tergantung assessment pemerintah. Mana yang perlu ditambah/dikurangi.”

Yang tidak kalah penting, Irawan menutup pandangannya dengan catatan bahwa tidak seluruh fungsi birokrasi dapat digantikan oleh mesin. Ada domain pelayanan yang secara inheren membutuhkan sentuhan manusia — empati, penilaian kontekstual, dan interaksi tatap muka yang tidak dapat direduksi menjadi baris kode.

“Tidak semua aparatur sipil negara bisa diganti dengan AI. Ada yang memang tetap memerlukan sumber daya manusia.”

Sorotan dari Rapat Kerja dengan LAN

Sehari sebelumnya, Senin (24/8/2026), Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengangkat isu serupa dalam rapat kerja bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dede menyoroti bagaimana pemanfaatan AI berpotensi mengubah skala operasional unit-unit pemerintahan, mulai dari kementerian hingga kantor kecamatan.

Ia memberikan ilustrasi konkret: tugas yang dahulu memerlukan dua atau tiga orang untuk menyusun sebuah presentasi kini dapat diselesaikan secara mandiri berkat bantuan teknologi. Perubahan semacam ini, menurutnya, menuntut evaluasi ulang terhadap struktur kepegawaian di berbagai tingkatan pemerintahan.

“Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya.”

Dede kemudian menyinggung kondisi kantor kecamatan yang saat ini dapat menampung puluhan pegawai. Ia mempertanyakan apakah jumlah tersebut masih relevan di era di mana banyak prosedur administratif telah bermigrasi ke platform digital.

“Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang.”

Pertanyaan yang lebih luas pun ia ajukan: apakah ASN di masa depan akan menjadi komoditas massal yang diproduksi dalam jumlah besar tanpa diferensiasi fungsi, atau justru akan terjadi rasionalisasi yang signifikan?

“Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi mass product atau akan terjadi pengurangan?”

Implikasi dan Konteks Lebih Luas

Perdebatan ini tidak berdiri sendiri. Indonesia memiliki lebih dari satu juta ASN yang tersebar di pusat dan daerah, dengan struktur kepegawaian yang selama puluhan tahun tumbuh secara organik tanpa mekanisme evaluasi berkala berbasis kinerja. Ketika teknologi mulai mampu menangani tugas-tugas administratif rutin — mulai dari verifikasi dokumen, penjadwalan layanan, hingga pengolahan data statistik — tekanan untuk menata ulang komposisi sumber daya manusia menjadi semakin nyata.

Di sisi lain, tantangan implementasi tidak bisa diabaikan. Kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil masih timpang, literasi teknologi di kalangan pegawai bervariasi, dan resistensi terhadap perubahan budaya kerja merupakan hambatan struktural yang memerlukan waktu serta investasi pelatihan. Tanpa grand strategi yang jelas — sebagaimana diingatkan Irawan — risiko yang muncul bukan hanya pemborosan anggaran, tetapi juga degradasi kualitas layanan di wilayah yang belum siap secara teknis.

Kedua legislator tersebut, meski menggunakan bahasa berbeda, pada intinya menyampaikan pesan yang sama: transformasi digital di sektor publik harus diarahkan, bukan dibiarkan berjalan liar. Pemerintah dituntut untuk menjadi arsitek perubahan, bukan sekadar penonton yang bereaksi setelah fakta terjadi. Pertanyaan yang kini mengemuka di ruang-ruang kebijakan bukan lagi apakah teknologi akan mengubah wajah birokrasi, melainkan seberapa siap institusi negara untuk memimpin perubahan itu secara bertanggung jawab.