Andre Rosiade Kawal Normalisasi Sungai Rp218 Miliar di Padang Pariaman

Proyek Rp218 Miliar untuk Menata Ulang Aliran Sungai di Padang Pariaman Siap Dikerjakan Akhir 2026

Ceritaberkat.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa program normalisasi sungai bernilai sekitar Rp218 miliar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, akan mulai dieksekusi pada November 2026. Proyek ini menjadi salah satu prioritas penanganan pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut, dan Andre secara langsung mengawal jalannya proses dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan fisik di lapangan.

Lebih dari sekadar menata ulang alur sungai, Andre mendorong agar pekerjaan normalisasi ini dibarengi dengan pembangunan akses jalan baru di sepanjang tepian sungai. Alasannya sederhana: banyak ruas jalan lama yang sebelumnya menempel di bibir tebing sungai telah hilang akibat erosi dan daya rusak banjir, sehingga warga di kawasan terdampak kini kehilangan jalur mobilitas utama.

Peninjauan Lapangan di Kayutanam

Komitmen pengawalan itu Andre tunjukkan secara konkret ketika bersama Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis meninjau lokasi Jembatan Anduriang di Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, pada Jumat (21/8). Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeini Isa, serta Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Barat Endarmy.

Di hadapan para kepala balai dan pejabat daerah, Andre menyampaikan bahwa pekerjaan normalisasi sepanjang aliran sungai di Padang Pariaman akan segera dimulai.

“Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, Bapak-Bapak akan bisa melihat normalisasi dimulai. Banyak alat berat akan bekerja di sini.”

Normalisasi sungai, dalam konteks ini, bukan hanya soal memperbaiki geometri aliran agar air tidak lagi meluap ke permukiman. Langkah tersebut juga berfungsi melindungi infrastruktur vital—jembatan, jalan, dan bangunan publik—yang selama ini berada di zona rawan banjir sepanjang aliran sungai.

Akses Jalan di Pasia Laweh: Dua Opsi yang Dihadapkan

Di sela peninjauan, Bupati John Kennedi Azis mengangkat persoalan mendesak lain: terputusnya akses jalan di kawasan Pasia Laweh akibat banjir. Ruas jalan yang semula menempel di pinggir tebing sungai telah habis tergerus, meninggalkan warga tanpa jalur transportasi darat.

“Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan yang biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan.”

Pemerintah daerah telah merumuskan dua alternatif solusi. Opsi pertama adalah membangun trase jalan baru, namun langkah ini terkendala ketersediaan lahan yang tidak mudah diperoleh. Opsi kedua adalah mengalihkan kembali aliran sungai ke jalur semula sehingga akses jalan lama dapat dipulihkan secara alami.

“Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang sulit juga untuk mencari tanahnya. Yang kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula.”

John Kennedi meminta BWS Sumatera V melakukan survei langsung ke kawasan Pasia Laweh agar solusi teknis yang paling tepat dapat ditentukan. Ia menekankan urgensi penanganan karena masyarakat setempat kini benar-benar kehilangan akses jalan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil pertanian dan mobilitas ke fasilitas kesehatan.

Konteks Lebih Luas: Rp19 Triliun untuk Rehabilitasi Sumatra Barat

Proyek normalisasi di Padang Pariaman merupakan bagian dari paket rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur berskala provinsi. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pemulihan infrastruktur Sumatra Barat pascabencana, yang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang 2025 hingga 2027.

Dari program tersebut, Andre menyebut bahwa 25 sungai di berbagai daerah di Sumatra Barat ditargetkan selesai ditangani dalam kurun waktu 11 bulan. Ia menekankan bahwa komitmen ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan wilayah.

“Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah akan diselesaikan dalam 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat.”

Bagi warga Padang Pariaman yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian akibat kerusakan infrastruktur, janji pengerjaan alat berat di tepian sungai pada November 2026 menjadi penanda awal bahwa fase pemulihan fisik benar-benar akan dimulai, bukan sekadar berhenti di tataran perencanaan.

Pembangunan Jembatan: Anduriang dan Kayu Gadang Sikabu

Di samping normalisasi sungai, Andre juga memastikan bahwa pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman tetap berada dalam jalur pengawalan. Jembatan Anduriang, yang menjadi titik peninjauan utama pada kunjungan tersebut, telah masuk dalam pagu indikatif dan ditargetkan dilelang pada Januari 2027. Pekerjaan fisik konstruksi diharapkan dimulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp47 miliar bersumber dari APBN.

Sementara itu, Jembatan Kayu Gadang Sikabu memperoleh dukungan anggaran Rp47,5 miliar melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan konstruksi jembatan ini ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran rampung.

Dengan kombinasi normalisasi sungai, pembangunan jalan akses baru, dan konstruksi jembatan, Padang Pariaman menghadapi paket pemulihan infrastruktur yang cukup komprehensif. Tantangan utamanya kini bukan lagi soal ketersediaan anggaran, melainkan kecepatan eksekusi di lapangan agar warga tidak lagi berbulan-bulan terjebak dalam isolasi akibat hilangnya akses transportasi darat.