Berawal Bisnis Ikan, WNI dan WN China Sekongkol Tipu Perusahaan AS Rp 6,2 M

Sindikat BEC Lintas Negara Dibongkar: Dari Transaksi Ikan ke Peretasan Email Bernilai Rp 6,2 Miliar

Ceritaberkat.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan kejahatan siber lintas negara yang menguras dana sebuah perusahaan Amerika Serikat senilai sekitar Rp 6,2 miliar. Menariknya, benih persekongkolan antara tersangka warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara China (WNA) bukan lahir di ruang-ruang kantor teknologi, melainkan di meja transaksi jual-beli ikan.

Kasus ini melibatkan LPK, pria berusia 56 tahun berkebangsaan Indonesia, serta CW, warga negara China yang berperan sebagai otak utama operasi peretasan. Keduanya tercatat telah menjalin hubungan bisnis sejak 2025 dalam sektor perdagangan ikan. Ketika margin keuntungan dari aktivitas tersebut merosot, keduanya beralih strategi ke ranah digital dengan memanfaatkan celah pada sistem komunikasi korporasi.

Mekanisme Business Email Compromise

Modus operandi yang digunakan adalah business email compromise (BEC), yakni teknik peretasan di mana pelaku mengambil alih kendali atas akun email milik perusahaan korban, lalu menginstruksikan transfer dana ke rekening yang telah disiapkan di negara lain. Dalam kasus ini, CW yang berada di China melakukan hijacking terhadap sistem email perusahaan AS, sementara di sisi Indonesia, LPK bersama tersangka lain berinisial LJ—yang terafiliasi dengan CW—bertugas menyiapkan infrastruktur penampungan dana.

Tugas LPK dan LJ secara spesifik mencakup pembuatan akta pendirian badan usaha serta pembukaan rekening bank yang akan menjadi tujuan aliran dana hasil peretasan. Setelah rekening tersebut aktif, detailnya dikirimkan ke CW di China. Seluruh komunikasi dengan pihak korban dan eksekusi instruksi transfer kemudian dikendalikan sepenuhnya oleh CW dari daratan China.

Kronologi Aliran Dana dan Peran PPATK

Menurut penjelasan AKP Bambang Meiriawan, Kanit III Subdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026), dana hasil peretasan pertama kali masuk ke rekening penampung di Indonesia pada 1 September 2021.

“Sehingga di dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi bahwa pada tanggal 1 September 2021, uang masuk sebanyak 350.324 USD.”

Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 6,2 miliar pada kurs saat itu. Namun, tidak seluruh jumlah itu berhasil dipindahkan keluar negeri. Pada 2 dan 3 September 2021, sebanyak USD 70.000 berhasil ditransfer ke empat rekening berbeda yang berlokasi di China.

“70 ribu USD pada tanggal 2 dan 3 berhasil dikirimkan ke empat rekening yang ada di China. Kenapa sisanya tidak dikirimkan? Karena berhasil dilakukan penghentian sementara oleh pihak PPATK pada tanggal 4 September 2021.”

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran sementara terhadap sisa dana pada 4 September 2021, sehingga sekitar USD 280.000 lebih berhasil ditahan di dalam sistem perbankan Indonesia. Keberhasilan intervensi PPATK ini menjadi kunci agar seluruh dana tidak lenyap ke yurisdiksi asing.

Skema Pembagian Komisi

Sebelum operasi dimulai, LPK dan LJ telah menyepakati skema komisi dengan CW. Setiap kali dana masuk ke rekening penampung, keduanya masing-masing menerima lima persen dari total aliran, sehingga total potongan untuk pihak Indonesia mencapai sepuluh persen.

“Jadi 10 persen untuk dua orang, masing-masing mendapat 5 persen dari setiap kali uang masuk ke dalam rekening tersebut.”

Konteks dan Implikasi

Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana kejahatan BEC beroperasi dalam rantai lintas negara yang melibatkan setidaknya dua yurisdiksi. Pelaku di satu negara melakukan peretasan dan komunikasi dengan korban, sementara rekan di negara lain menyediakan “wadah” finansial—rekening bank dan entitas hukum—agar dana hasil kejahatan tampak memiliki jejak lokal yang meyakinkan.

Peran PPATK dalam kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme pemantauan transaksi keuangan domestik. Tanpa deteksi dini dan pemblokiran cepat oleh lembaga tersebut, seluruh USD 350.324 berpotensi telah berpindah ke rekening-rekening di luar negeri dalam hitungan hari, menyulitkan proses pelacakan dan pemulihan dana bagi korban.

Bagi pelaku usaha di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan pihak asing, kasus ini mengingatkan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap instruksi perubahan rekening pembayaran, terutama ketika komunikasi dilakukan melalui kanal email korporasi. Satu akun email yang diretas dapat menjadi pintu masuk bagi pengurasan dana dalam skala miliaran rupiah.

Penyelidikan Dittipidsiber Bareskrim Polri terhadap sindikat ini masih berlanjut, dengan fokus pada pelacakan sisa dana yang telah dikirim ke empat rekening di China serta identifikasi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam rantai persekongkolan tersebut.