Kejagung Periksa Staf hingga TA BGN Terkait Kasus Tata Kelola MBG

Penyidikan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Mendalam: Kejagung Panggil Staf dan Tenaga Ahli BGN

Ceritaberkat.com – Langkah investigasi Kejaksaan Agung atas dugaan penyimpangan anggaran dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini memasuki fase yang lebih tajam. Pada Selasa, 18 Agustus 2026, tim jaksa penyidik dari Direktorat Penyidikan Jampidsus memeriksa enam orang saksi yang berasal dari lingkup internal BGN maupun pihak eksternal. Pemeriksaan ini mencakup staf operasional hingga tenaga ahli yang selama ini terlibat langsung dalam pengelolaan program bernilai triliunan rupiah tersebut.

Keenam saksi yang dipanggil mencakup spektrum kepentingan yang cukup luas: dua orang dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pandeglang, seorang akuntan yang menangani dua yayasan, satu perwakilan yayasan pendidikan, satu staf internal BGN, dan satu tenaga ahli BGN. Rincian identitas mereka adalah sebagai berikut:

Daftar Saksi yang Diperiksa

J — pihak dari SPPG Pandeglang; UB — pihak dari SPPG Pandeglang; FA — akuntan Yayasan SPB dan Yayasan GBI; AS — pihak dari Yayasan Pendidikan BWI; AB — staf BGN; DYU — tenaga ahli BGN.

Kehadiran saksi dari tingkat operasional lapangan hingga level keahlian teknis menunjukkan bahwa penyidik tidak sekadar mengejar alur administratif di puncak organisasi, tetapi juga menelusuri bagaimana keputusan pengadaan dan distribusi benar-benar dieksekusi di akar rumput program.

Keterangan Resmi Kejagung

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa kegiatan penyidikan tersebut merupakan bagian dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG pada BGN untuk tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan enam orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 sampai dengan 2026.”

Anang tidak merinci substansi pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing saksi. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh proses berjalan dengan standar profesionalisme dan transparansi yang ketat.

“Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.”

Tujuh Tersangka Sudah Ditetapkan

Sebelum pemeriksaan saksi ini dilakukan, Kejagung telah lebih dulu menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Komposisi tersangka mencakup mantan pejabat puncak BGN, orang dekat salah satu mantan wakil kepala, komisaris perusahaan penyedia kendaraan listrik, hingga pejabat struktural di lingkungan BGN sendiri. Ketujuhnya adalah:

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana; mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya; mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung; Asep Yusuf Somantri (AYS) yang disebut sebagai orang dekat Sony; Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), perusahaan penyedia motor listrik untuk operasional BGN; Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR); serta Lalu Muhammad Iwan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Apa yang Diduga Menyimpang?

Kejagung menduga terdapat sejumlah pola penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Pertama, dugaan afiliasi antara para tersangka dengan yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai pengelola SPPG di berbagai daerah. Hubungan kedekatan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra operasional. Kedua, dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang-barang non-pangan seperti motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi yang seharusnya menjadi perlengkapan operasional program.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memastikan anak-anak sekolah dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi harian tanpa biaya. Skala anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2025–2026 sangat besar, sehingga setiap persen penyimpangan dalam pengadaan atau distribusi berimplikasi langsung pada kualitas gizi yang diterima jutaan penerima manfaat. Ketika pengadaan barang non-pangan seperti elektronik dan kendaraan listrik dicampuradukkan dengan logistik pangan, ruang untuk manipulasi harga menjadi lebih luas dan lebih sulit diawasi secara konvensional.

Implikasi bagi Tata Kelola Program Sosial

Pemeriksaan saksi dari level staf dan tenaga ahli mengisyaratkan bahwa penyidik berupaya memetakan rantai keputusan secara vertikal — dari kebijakan di tingkat deputi hingga eksekusi di lapangan. Jika temuan menunjukkan bahwa markup terjadi pada barang-barang yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengadaan di BGN gagal memisahkan antara belanja operasional dan belanja program pangan.

Keterlibatan yayasan sebagai pengelola SPPG juga membuka diskusi tentang perlu tidaknya pemisahan tegas antara entitas nirlaba yang menerima dana publik dan pihak-pihak yang memiliki hubungan personal dengan pejabat pengambil keputusan. Tanpa pemisahan tersebut, program sosial berskala nasional berisiko menjadi instrumen distribusi keuntungan bagi lingkaran tertentu.

Kejagung belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan maupun estimasi waktu penyelesaian perkara. Namun, dengan enam saksi yang telah diperiksa dan tujuh tersangka yang sudah berstatus hukum, perkara ini diperkirakan akan memasuki tahap penyitaan dokumen pengadaan dan audit forensik keuangan dalam waktu dekat.