Sari Yuliati Cek Lokasi Gempa NTT, DPR Pastikan Penanganan Cepat & Tepat

Parlemen Turun Langsung ke Zona Gempa NTT, Tekankan Kecepatan Respons Negara

Ceritaberkat.com – Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Agustus 2026 memicu respons lintas lembaga negara. Di tengah kerusakan infrastruktur dan kebutuhan mendesak ribuan warga terdampak, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memimpin rombongan Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI untuk melakukan peninjauan langsung ke titik-titik yang paling parah terdampak. Langkah ini bukan sekadar kunjungan seremonial; ia merupakan mekanisme pengawasan parlemen yang memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap unit bantuan logistik benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Mekanisme Pengawasan Parlemen dalam Tanggap Darurat

NTT secara geografis berada di jalur subduksi Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, menjadikannya salah satu wilayah paling rawan gempa di Indonesia. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo bukan peristiwa tunggal yang dapat diabaikan; ia kerap memicu gelombang pasang tsunami, longsor, dan kerusakan masif pada permukiman serta jalur distribusi. Dalam konteks inilah kehadiran Galapana DPR RI di lapangan menjadi relevan: parlemen tidak hanya mengesahkan anggaran, tetapi juga mengawal eksekusinya hingga tahap pemulihan.

Selama peninjauan, rombongan Galapana memeriksa kondisi fisik permukiman warga, jalur akses logistik, serta fasilitas kesehatan yang masih beroperasi. Mereka juga menerima paparan langsung dari pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai langkah-langkah tanggap darurat yang sudah dilaksanakan sejak hari pertama kejadian. Data lapangan ini menjadi dasar bagi DPR untuk menilai apakah respons pemerintah pusat dan daerah sudah proporsional dengan skala kerusakan.

Komitmen Negara Hadir di Lokasi Bencana

Sari Yuliati menegaskan bahwa kehadiran anggota parlemen di zona bencana merupakan wujud komitmen konstitusional: negara wajib melindungi warga negaranya dari ancaman bencana alam. Ia menolak narasi bahwa penanganan bencana cukup diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif tanpa pengawasan legislatif.

“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi satu prinsip operasional: kecepatan. Dalam fase tanggap darurat, setiap jam keterlambatan distribusi bantuan pangan, obat-obatan, atau material hunian sementara berimplikasi langsung pada angka morbiditas dan mortalitas. Oleh karena itu, DPR mendesak agar seluruh kanal koordinasi antar-lembaga berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Daftar Kebutuhan Mendesak yang Diusulkan

Dalam rangkaian pertemuan di lokasi, DPR RI secara eksplisit meminta kepastian waktu dan mekanisme penyaluran sejumlah kebutuhan krusial:

Logistik distribusi bantuan ke daerah yang akses jalannya terputus; layanan kesehatan darurat termasuk penanganan trauma dan penyakit menular pasca-bencana; penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya hancur total; serta bantuan sosial berupa paket pangan, air bersih, dan perlengkapan dasar yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

Keempat kategori kebutuhan ini bukan daftar generik. Setiap item memiliki rantai pasok berbeda, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dalam beberapa kasus organisasi kemanusiaan. Tugas Galapana adalah memastikan tidak ada tumpang-tindih atau kekosongan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan.

Hadir dalam Peninjauan

Kunjungan tersebut tidak dilakukan secara tunggal. Rombongan dipimpin langsung oleh Sari Yuliati dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati. Kehadiran lintas komisi ini mencerminkan cakupan masalah gempa yang menyentuh ranah pertahanan dan luar negeri (Komisi I), anggaran dan ekonomi (Komisi XI), serta pendidikan dan kebudayaan (Komisi X).

Di sisi pemerintah, pertemuan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai. Bupati Manggarai secara khusus memaparkan perkembangan penanganan bencana di wilayahnya dan merinci kebutuhan mendesak masyarakat terdampak yang belum terpenuhi hingga hari peninjauan.

Arah Pemulihan Pascabencana

DPR RI menyatakan bahwa tujuan akhir dari seluruh rangkaian peninjauan dan koordinasi bukan sekadar memadamkan api darurat, melainkan mengembalikan masyarakat NTT ke kondisi normal secara aman. Proses rehabilitasi infrastruktur, rekonstruksi permukiman, pemulihan ekonomi lokal, serta dukungan psikososial bagi korban merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari fase tanggap darurat.

Parlemen menegaskan akan terus mengawal upaya penanganan dan rehabilitasi pascabencana hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Pengawasan ini mencakup pemantauan anggaran pemulihan, evaluasi efektivitas program rekonstruksi, serta pendampingan terhadap potensi konflik sosial yang kerap muncul dalam distribusi bantuan pascabencana skala besar. Dengan mekanisme pengawasan berlapis tersebut, DPR berharap siklus pemulihan di NTT dapat berjalan lebih cepat daripada rata-rata nasional, mengingat kerentanan geografis wilayah yang menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan.