Aksi Simbolik untuk Mengingat Korban Penghilangan Paksa

Di Jalanan Jakarta, Para Aktivis Menyalakan Kembali Nama-Nama yang Pernah Dikubur dalam Diam

Ceritaberkat.com – Setiap tahun, ketika ingesta publik mulai meluntur dan berkas-berkas kasus lama terselip di laci birokrasi, sekelompok aktivis di Jakarta memilih untuk tidak membiarkan nama-nama itu tenggelam. Mereka turun ke ruang-ruang publik, menggelar aksi simbolik yang satu-satunya tujuan adalah memastikan bahwa korban penghilangan paksa tidak dilupakan. Bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat keras bahwa di balik setiap statistik hak asasi manusia terdapat wajah, keluarga, dan cerita yang belum selesai.

Aksi yang Menolak Lupa

Bentuk aksinya sendiri bersifat simbolik: tidak ada tuntutan langsung kepada satu institusi tertentu, tidak ada konvoi, tidak ada pemblokiran jalan. Yang ada adalah kehadiran fisik para aktivis di ruang kota, membawa pesan bahwa penghilangan paksa bukan sekadar istilah hukum, melainkan luka yang masih terbuka bagi mereka yang kehilangan orang terdekat tanpa penjelasan. Melalui gestur-gestur sederhana—pita, lilin, spanduk berisi nama—mereka menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjawab pertanyaan paling dasar: di mana orang itu, dan apa yang terjadi padanya?

Para penyelenggara aksi menyampaikan harapan yang sama setiap kali mereka berkumpul: pengungkapan kasus harus terus diupayakan, dan kepastian bagi keluarga korban tidak boleh menjadi barang yang menunggu giliran di antrean birokrasi. Bagi mereka, setiap hari tanpa jawaban adalah satu hari tambahan penderitaan bagi ibu, ayah, anak, atau pasangan yang masih bertanya-tanya.

Apa Itu Penghilangan Paksa dan Mengapa Ia Berbahaya

Penghilangan paksa, dalam pengertian hukum internasional, merujuk pada tindakan menangkap, menahan, atau menculik seseorang oleh agen negara atau dengan persetujuan, dukungan, atau pembiaran negara, diikuti dengan penyangkalan keberadaan orang tersebut atau penolakan untuk mengakui nasibnya. Konvensi PBB tentang Penghilangan Paksa, yang diadopsi pada tahun 2006, menegaskan bahwa tindakan semacam itu bukan hanya pelanggaran terhadap satu hak, melainkan rangkaian pelanggaran: kebebasan pribadi, hak atas hidup, hak atas integritas fisik, dan hak atas keadilan.

Di Indonesia, isu ini menyentuh memori kolektif yang panjang. Generasi yang tumbuh di era tertentu mewarisi cerita tentang orang-orang yang tidak pernah kembali dari perjalanan singkat, dari kantor, atau dari rumah sendiri. Bagi keluarga yang terdampak, waktu tidak menyembuhkan; ia justru memperdalam kebingungan. Tanpa jenazah, tanpa surat, tanpa pengakuan resmi, keluarga terjebak dalam limbo hukum dan emosional yang tidak memiliki ujung.

Kepastian yang Menjadi Hak, Bukan Anugerah

Salah satu tuntutan paling mendasar dari keluarga korban adalah kepastian. Mereka tidak selalu meminta hukuman berat bagi pelaku—meski keadilan tetap menjadi bagian dari harapan—tetapi mereka menuntut jawaban. Di mana orang itu? Apakah masih hidup? Jika tidak, di mana jasadnya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, dalam konteks penghilangan paksa, sering kali tidak pernah dijawab secara resmi.

Harapan kami sederhana: negara mengakui apa yang terjadi, membuka berkas yang tertutup, dan memberikan jawaban kepada keluarga. Tanpa itu, luka ini tidak akan pernah menutup.

Pernyataan semacam itu bukan retorika kosong. Ia mencerminkan pengalaman nyata ribuan keluarga di berbagai negara yang pernah menghadapi penghilangan paksa. Penelitian dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa ketidakpastian—bukan sekadar kehilangan—menjadi sumber stres psikologis paling berat bagi keluarga korban. Ketidaktahuan membuat duka tidak pernah bisa diproses, membuat ritual perpisahan tidak pernah bisa dijalankan, dan membuat identitas orang yang hilang tetap menggantung di ruang keluarga.

Peran Masyarakat Sipil dalam Menjaga Ingatan

Aksi simbolik seperti yang digelar di Jakarta mengisi ruang yang sering kali ditinggalkan oleh mekanisme formal. Ketika proses hukum berjalan lambat, ketika arsip negara tidak terbuka, ketika tidak ada lembaga khusus yang menangani kasus-kasus lama, masyarakat sipil menjadi penjaga ingatan. Mereka memastikan bahwa nama-nama korban tidak hanya hidup di dokumen internal kementerian, tetapi juga di ruang publik, di percakapan warga, dan di kesadaran generasi baru.

Peran ini bukan pengganti negara, melainkan pengingat bahwa negara memiliki kewajiban. Setiap aksi simbolik adalah surat tegur yang sopan namun tegas: ingatan kolektif tidak boleh menjadi monopoli kekuasaan. Selama ada satu keluarga yang belum mendapat jawaban, selama ada satu berkas yang masih tertutup, selama ada satu nama yang belum diakui secara resmi, maka ruang untuk menuntut keadilan tetap terbuka.

Menuju Penyelesaian yang Berkelanjutan

Para aktivis yang menggelar aksi ini tidak meminta satu kemenangan final. Mereka memahami bahwa pengungkapan kasus penghilangan paksa adalah proses panjang yang melibatkan pembukaan arsip, investigasi independen, mekanisme kompensasi, dan perubahan kebijakan agar tidak terulang. Yang mereka minta adalah keberlanjutan: bahwa upaya pengungkapan tidak berhenti ketika sorotan media memudar, bahwa kepastian bagi keluarga tidak menjadi proyek musiman, dan bahwa setiap rezim pemerintahan mewarisi tanggung jawab atas kasus-kasus yang belum terselesaikan.

Dalam konteks Jakarta yang terus bergerak cepat, di mana agenda pembangunan dan ekonomi sering kali mendominasi percakapan publik, kehadiran aksi simbolik semacam ini menjadi jeda yang diperlukan. Ia mengingatkan bahwa di balik angka pertumbuhan dan statistik pembangunan, terdapat manusia-manusia yang hak dasarnya—untuk hidup, untuk tidak dihilangkan, untuk mendapat keadilan—masih menunggu jawaban. Dan selama jawaban itu belum datang, ingatan tidak boleh diizinkan untuk padam.