Akademisi Ilmu Sosial Sebut Kepemimpinan Ahmad Luthfi Merakyat-Humanis

Kolaborasi Kampus dan Pemerintah Jadi Sorotan dalam Pembangunan Jawa Tengah

Ceritaberkat.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melibatkan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah mendapat perhatian dari para akademisi. Dalam Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, sejumlah peserta menilai kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memperlihatkan pendekatan yang dekat dengan kebutuhan warga serta terbuka terhadap kerja sama lintas sektor.

Acara yang berlangsung sehari sebelumnya itu dihadiri para pimpinan fakultas ilmu sosial dari berbagai perguruan tinggi negeri. Sambutan Ahmad Luthfi dalam forum tersebut menjadi salah satu pokok pembicaraan, terutama karena memuat gambaran tentang persoalan pembangunan yang masih dihadapi Jawa Tengah dan langkah penanganannya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, menyampaikan apresiasinya atas cara Luthfi memaparkan isu daerah. Ia melihat adanya pemahaman terhadap situasi yang dihadapi masyarakat sekaligus upaya untuk menyusun program yang relevan.

“Amazing. Senang banget.”

Finnah menyampaikan bahwa pemimpin daerah perlu mampu membaca persoalan secara utuh sebelum menetapkan kebijakan. Baginya, kepemimpinan tidak berhenti pada penyampaian daftar program, melainkan harus ditunjukkan melalui kepekaan terhadap kondisi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan pemerintah.

“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut.”

Ia berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat memberi inspirasi bagi wilayah lain. Peran kampus juga dinilai penting karena perguruan tinggi memiliki sumber daya keilmuan yang dapat membantu pemerintah memetakan masalah, merancang pilihan kebijakan, dan menilai dampak pelaksanaannya.

Kepemimpinan yang Dekat dengan Warga

Penilaian serupa disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi. Ia menilai Ahmad Luthfi menunjukkan karakter pemimpin yang membumi dan menempatkan kepentingan warga sebagai fokus utama dalam pengambilan kebijakan.

“Sangat merakyat, down to earth, dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas.”

Wawan menekankan bahwa orientasi kebijakan yang berpijak pada persoalan sehari-hari warga memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan akan lebih mudah dirasakan manfaatnya ketika program disusun dari kebutuhan nyata, bukan sekadar dari target administratif.

Dalam konteks itu, gagasan collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif menjadi bagian yang mendapat perhatian. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. Tantangan pembangunan daerah sering kali tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, sehingga kerja bersama menjadi kebutuhan.

Perguruan tinggi dapat menyumbang penelitian, inovasi, analisis, serta tenaga ahli untuk memperkuat perumusan kebijakan. Di sisi lain, persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi bahan kajian akademik yang menghasilkan solusi praktis. Hubungan tersebut membuat pengetahuan dari kampus tidak berhenti di ruang kelas, sementara pemerintah memperoleh dukungan ilmiah dalam menentukan arah program.

“Kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok.”

Wawan juga melihat kerja sama tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dan kampus. Keterlibatan pelaku usaha serta masyarakat diperlukan agar setiap program memiliki dukungan sumber daya, pengalaman lapangan, dan ruang partisipasi yang lebih luas. Dengan pola seperti itu, penyelesaian masalah pembangunan menjadi tanggung jawab bersama.

Pelayanan Publik dan Peran Ilmu Sosial

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai pemaparan Ahmad Luthfi menunjukkan corak kepemimpinan yang humanis. Ia menangkap adanya usaha untuk mengangkat persoalan secara jelas, lalu menghubungkannya dengan langkah penyelesaian yang dapat diukur.

“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi.”

Supriadi menyoroti pentingnya pelayanan publik sebagai pijakan dalam pemerintahan. Kebutuhan warga, mulai dari akses layanan hingga penanganan persoalan sosial, perlu menjadi perhatian utama agar kebijakan tidak kehilangan arah. Dalam pandangannya, kampus dapat menjadi mitra strategis untuk membantu pemerintah mengevaluasi persoalan yang masih tersisa dan menyusun pilihan penanganan yang lebih tepat.

Ilmu sosial dan politik memiliki ruang penting dalam proses tersebut. Selain membahas tata kelola pemerintahan, bidang ini dapat membantu memahami perubahan sosial, kebutuhan komunitas, pola partisipasi warga, serta dampak kebijakan bagi kelompok yang berbeda. Kontribusi tersebut relevan ketika pembangunan tidak hanya dipahami sebagai penyediaan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Kerja Sama dengan 123 Perguruan Tinggi

Pemprov Jawa Tengah telah menjalin kemitraan dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui sejumlah program. Bentuk kolaborasinya mencakup Kuliah Kerja Nyata, desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, serta penanganan stunting.

Keterlibatan mahasiswa dan akademisi dalam KKN tematik maupun pendampingan desa binaan dipandang dapat mendekatkan kapasitas kampus dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan lapangan, pengetahuan akademik dapat diterapkan untuk mendukung desa dan komunitas dalam menghadapi persoalan yang mereka alami.

Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rob di kawasan pesisir, kebutuhan akan tenaga kerja siap pakai, dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Persoalan tersebut membutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.

Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Kerja sama yang menghasilkan data, pendampingan, inovasi, dan evaluasi dapat membantu memastikan pembangunan berjalan lebih responsif terhadap kondisi masyarakat. Bagi Jawa Tengah, penguatan kemitraan ini menjadi bagian dari upaya untuk menjawab persoalan daerah dengan pendekatan yang lebih terbuka, terukur, dan berorientasi pada manusia.