Pramono Minta Data Mahasiswa yang Kehilangan KJMU karena Desil Dicek Ulang

Desil Berubah, Beasiswa KJMU Terancam: Pemprov DKI Perintahkan Audit Ulang Data Mahasiswa

Ceritaberkat.com – Perubahan klasifikasi desil dalam basis data statistik kependudukan berpotensi mengguncang nasib ribuan penerima bantuan pendidikan di ibu kota. Di tengah kekhawatiran tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh mahasiswa yang kehilangan akses Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) semata-mata karena pergeseran angka desil mereka.

KJMU merupakan program bantuan biaya pendidikan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Mekanisme penentuan penerima program ini bersandar pada data kemiskinan yang diklasifikasikan ke dalam sepuluh kelompok desil, mulai dari kelompok paling miskin hingga paling mampu. Ketika angka desil seseorang bergeser—misalnya dari desil 1 atau 2 ke desil 3 atau lebih tinggi—status kelayakannya untuk menerima KJMU dapat berubah secara otomatis, tanpa adanya proses banding atau pengajuan ulang yang jelas bagi si mahasiswa.

Instruksi Langsung dari Balai Kota

Pramono menyampaikan perintah tersebut secara terbuka di Balai Kota Jakarta pada Senin (31/8/2026). Ia menegaskan bahwa pengecekan tidak boleh dilakukan secara administratif semata, melainkan harus menyentuh langsung para mahasiswa yang terdampak.

“Untuk Pemerintah DKI Jakarta, secara khusus saya sudah minta kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rechecking secara langsung kepada para mahasiswa tersebut.”

Langkah ini menandai pergeseran pendekatan: dari sekadar memverifikasi angka di spreadsheet menjadi dialog tatap muka dengan mahasiswa yang nasib pendidikannya terancam. Pramono menekankan bahwa perubahan desil tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi riil seseorang, terutama ketika faktor musiman atau kesalahan pencatatan turut berperan.

Enam Mahasiswa Terancam Putus Studi

Di balik angka-angka statistik, terdapat konsekuensi nyata bagi individu. Pramono mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari sejumlah pihak mengenai mahasiswa yang terpaksa menghentikan perkuliahan mereka setelah bantuan KJMU dicabut akibat pergeseran desil.

“Saya juga banyak mendapatkan masukan bahwa kemarin katanya, kemarin ya saya juga akan mengecek itu, ada 6 orang yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mendapatkan lagi KJMU.”

Angka enam mungkin terdengar kecil dalam skala provinsi, namun bagi masing-masing mahasiswa dan keluarganya, kehilangan sumber pendanaan utama untuk biaya kuliah berarti risiko putus studi di tengah jalan. Bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, KJMU sering kali menjadi satu-satunya penopang yang memungkinkan mereka tetap duduk di bangku kuliah. Ketika bantuan itu hilang tanpa mekanisme transisi atau alternatif, dampaknya bersifat eksistensial bagi masa depan akademik mereka.

Kewenangan Lokal dan Data BPS

Pramono menjelaskan bahwa mekanisme KJMU di Jakarta berbeda dari program bantuan pendidikan di daerah lain karena sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemprov DKI. Penetapan siapa yang layak menerima bantuan dilakukan dengan merujuk pada data yang tersedia, termasuk hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dan untuk itu dilakukan pengecekan, karena toh beda dengan daerah lain. Untuk Jakarta, keputusan KJMU itu kan ada di kita, gitu. Berdasarkan data yang ada di hasil BPS tadi.”

“Nah, untuk itu, untuk Jakarta secara khusus, saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan nama-nama yang desilnya berubah, dari yang dulu mendapatkan KJMU, sekarang tidak mendapatkan KJMU.”

Ketergantungan pada data BPS memang menjadi fondasi teknis program bantuan sosial di seluruh Indonesia. Namun, data desil bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Pergeseran satu digit desil—misalnya dari kelompok 2 ke kelompok 3—dapat mengubah status seseorang dari “layak menerima” menjadi “tidak layak” dalam hitungan hitungan sistem, tanpa mempertimbangkan konteks individual seperti biaya hidup yang tetap tinggi di Jakarta atau kondisi kesehatan keluarga.

BPS RI Buka Kanal Koordinasi

Di sisi lain, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli menyatakan bahwa lembaganya telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menindaklanjuti kasus mahasiswa yang kehilangan beasiswa akibat perubahan desil. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga sudah berjalan untuk melakukan pengecekan ulang secara bersama.

“Jadi sebenarnya sudah kita lakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan ya, terkait dengan teman-teman yang merasa keluar beasiswanya karena perubahan desil. Jadi sebenarnya ini sudah ada kerja sama untuk kita sama-sama mengecek ulang terkait dengan hal itu.”

Koordinasi antara BPS, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah menjadi krusial karena data desil diproduksi oleh BPS, sementara kebijakan pemberian bantuan berada di tangan pemerintah daerah atau kementerian terkait. Tanpa mekanisme komunikasi yang lancar, mahasiswa yang terdampak bisa terjebak dalam birokrasi yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab.

Verifikasi Mandiri Melalui Cek Bansos

Sebelum persoalan ini menjadi sorotan publik, isu desil telah berulang kali memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat penerima bantuan sosial dan pendidikan. Bagi warga yang merasa angka desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual, tersedia jalur verifikasi mandiri melalui fasilitas Cek Bansos yang dikelola pemerintah. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat memeriksa posisi desil mereka dan mengajukan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Langkah Pramono untuk memerintahkan audit langsung ke tingkat mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak ingin sekadar mengandalkan otomatisasi sistem. Dalam konteks Jakarta—kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia—kesalahan satu digit desil dapat berarti perbedaan antara seorang mahasiswa yang mampu menyelesaikan studinya dan seorang yang terpaksa berhenti. Pengecekan ulang yang diinstruksikan ini, jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, berpotensi mengembalikan akses pendidikan bagi mereka yang secara substansial tetap memenuhi kriteria kelayakan, meskipun angka statistik mereka telah bergeser.