Table of Contents
Mendagri ajak pemda tangkap program prioritas nasional
Jakarta – Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah dan para kepala daerah untuk memastikan pelaksanaan program nasional yang memiliki prioritas tinggi.
Berdasarkan laporan Kemendagri, Sulut digolongkan sebagai daerah dengan kapasitas keuangan sedang. Kondisi pendapatan asli daerah (PAD) serta dana transfer ke daerah (TKD) di sana dinilai seimbang. Oleh karena itu, dinas pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan implementasi kebijakan pusat untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kepala negara, sebagaimana disampaikan Mendagri, telah mengeluarkan beberapa program yang berpotensi besar. Salah satunya adalah inisiatif perumahan yang, menurutnya, mampu memberikan manfaat luas kepada para pemimpin dan pengambil kebijakan, baik gubernur maupun bupati/wali kota.
“Baru satu program Bapak Presiden, (yaitu program) perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para bupati/wali kota,”
Di samping itu, Mendagri menyoroti program lain seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Tidak ketinggalan, rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan, pergaraman nasional, serta inisiatif-inisiatif kebijakan unggulan lainnya juga menjadi fokus.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan program ini bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mendorong kreativitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai contoh, pemda dapat memperkuat program tiga juta rumah dengan mempermudah proses perizinan melalui penyediaan mal pelayanan publik (MPP) di setiap wilayah.
“Mal pelayanan publik ini sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat,”
Kehadiran dalam acara tersebut antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut, serta pihak-pihak terkait lainnya.
