Table of Contents
Hukum Kemarin, Sahroni Diperas Oknum KPK Hingga Penyerahan Uang Negara
Sahroni Diperiksa soal Pemerasan oleh Oknum KPK Gadungan
Pada hari Jumat, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengakui bahwa dirinya pernah diberi tekanan oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerasan tersebut terjadi saat pihaknya meminta uang sebesar Rp300 juta, dengan alasan dukungan terhadap pimpinan KPK. Sahroni menjelaskan bahwa perempuan yang menemuinya di kompleks parlemen Jakarta merupakan utusan gadungan. Untuk memastikan kebenaran, ia langsung menghubungi KPK.
“Saya langsung memverifikasi ke KPK, dan mereka menyangkal adanya utusan tersebut,” kata Sahroni saat ditemui di Jakarta, Jumat.
KPK Periksa Pengusaha Rokok Haji Her soal Pengurusan Cukai
Sehari sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha rokok Khairul Umam, yang dikenal dengan nama Haji Her. Pemeriksaan ini berkaitan dengan proses pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mekanisme pengurusan cukai menjadi fokus pembahasan.
“Bagaimana mekanisme di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur baku yang ada di Ditjen Bea dan Cukai dalam pengurusan cukai tersebut, atau seperti apa? Ini yang kemudian masuk ke materi pemeriksaan,” ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat.
Indonesia Minta Standardisasi Global Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu
Pada acara pembukaan The ASEAN Collecting Management Organizations (CMO) Forum 2026 di Bali, Jumat, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah RI mengharapkan pembentukan standar internasional dalam pengelolaan royalti musik dan lagu. Standardisasi tersebut diharapkan transparan dan akuntabel. Pemerintah akan bertindak sebagai regulator, bukan langsung mengelola royalti.
Yusril Ihza Mahendra: Usulan Wapres Soal Andrie Yunus akan Dibahas dengan MA
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah akan membahas usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kasus Andrie Yunus bersama Mahkamah Agung. Gibran menyarankan adanya hakim ad hoc untuk menangani kasus tersebut.
“Kami, pemerintah, tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menampung saran dan usul yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden,” kata Yusril saat diwawancara di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.
Prabowo Saksikan Penyerahan Hasil Penyelamatan Uang Negara Rp11,4 T
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, yang melibatkan penyerahan denda administratif serta keuntungan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun. Tumpukan uang senilai Rp11.420.104.815.858 ditampilkan secara simbolis. Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan, menyerahkan dana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
