Table of Contents
Menteri LH Beri Pesan Daerah Aktifkan MPA untuk Minimalisir Karhutla
Di Kota Jambi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan penting kepada pemerintah daerah agar kembali mengoperasikan Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia menekankan perlunya langkah proaktif ini untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diperkirakan meningkat akibat ancaman musim kemarau bersamaan dengan fenomena Elnino tahun 2026.
“Kepala daerah diharapkan memastikan MPA berjalan efektif di seluruh wilayahnya,” kata Faisol pada hari Sabtu.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri LH juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera melaporkan situasi terkini mengenai kedaruratan Karhutla. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan intervensi operasional dari pemerintah pusat. “Status kedaruratan tidak akan merusak kredibilitas pemimpin daerah, justru mempercepat koordinasi antar pihak,” tambahnya.
Menurut instruksi, seluruh gubernur diminta untuk bekerja sama dengan perusahaan konsesi yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), atau usaha perkebunan. Tugas mereka adalah mempersiapkan tindakan pencegahan terhadap potensi kebakaran lahan, sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020.
Proyeksi BMKG dan Kondisi Karhutla Terkini
Dalam rapat koordinasi pekan lalu, Menteri Faisol mengungkapkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau 2026 akan diiringi fenomena Elnino. Meski dampak Elnino tidak terlalu kuat, peningkatan durasi musim kemarau yang sedikit lebih panjang akan memperbesar risiko Karhutla dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut data terkini, luas lahan terbakar di Indonesia telah mencapai 32.600 hektare (Ha) dalam minggu terakhir. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 1.500 Ha pada periode yang sama di tahun 2025. Kebanyakan area terbakar berasal dari Provinsi Riau dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Kesiapsiagaan dan Langkah Bersama
Kementerian Lingkungan Hidup terus memperbarui data sistem informasi terpadu tinggi muka air tanah (TMAT) lahan gambut setiap Senin. Tujuan dari pembaruan ini adalah membantu daerah dalam pemantauan real-time. Dengan data tersebut, lembaga terkait seperti BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat merumuskan tindakan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan stok air di lahan rentan kebakaran.
“Koordinasi bersama Satgas Karhutla harus dimulai segera, dengan apel siaga yang telah dilakukan oleh Menkopulhukam berlangsung secara bergilir dari satu provinsi ke provinsi lain,” tutup Menteri LH.
