Table of Contents
Program MBG Berperan Penting dalam Meningkatkan Kepuasan Publik
Jakarta – Survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam evaluasi kinerja pemerintah dan program prioritas nasional, peneliti utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyatakan bahwa program tersebut mendapat dukungan baik dari kelompok pendukung maupun kritikus. “Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 23 persen, diukur dari manfaat yang dirasakan dari MBG,” terangnya dalam rilis daring yang diterbitkan di Jakarta, Senin.
Kepuasan dan Manfaat MBG di Atas Rata-rata
MBG tidak hanya menopang opini publik, tetapi juga menjadi program yang paling terasa dampaknya oleh masyarakat, dengan tingkat pengakuan mencapai 36,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan program lain seperti bantuan subsidi upah (BSU), layanan kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Meski terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, program MBG tetap dianggap berhasil dalam menyasar kebutuhan dasar, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.
“Meski 88 persen publik mengetahui program MBG, tingkat kepuasan baru 55,5 persen. Ini menunjukkan perlunya perbaikan implementasi dan komunikasi lebih lanjut,” tambah Masduri.
Survei Poltracking Indonesia juga mencatat faktor-faktor lain yang mendukung peningkatan kepuasan publik, seperti pemerintah yang dinilai tepat sasaran dalam distribusi bantuan sebesar 13,8 persen, serta persepsi positif terhadap kepemimpinan yang tegas, stabilitas ekonomi, dan akses layanan kesehatan. Dua program bantuan sosial yang paling banyak diterima adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 29,8 persen dan bantuan beras sebesar 29,5 persen, menegaskan peran utama MBG sebagai inti intervensi sosial.
Metodologi Survei yang Transparan
Poltracking Indonesia mengungkapkan hasil survei melalui metode yang dianggap objektif, termasuk transparansi proses pengumpulan data. Survei dilakukan pada 2–8 Maret 2026, melibatkan 1.220 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Teknik sampling yang digunakan adalah “stratified multistage random sampling”, dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengambilan data dilakukan secara tatap muka oleh enumerator yang terlatih, mulai dari tingkat desa hingga individu. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil sensus Badan Pusat Statistik 2020 serta pembobotan sampel. Untuk memastikan kualitas, survei melibatkan “spot check” sebesar 20 persen, verifikasi ulang via telepon, dan sistem “real-time” berbasis aplikasi lengkap dengan foto dan geolokasi.
Dari temuan ini, pemerintah diberi catatan untuk memperluas cakupan distribusi program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, manfaat kebijakan bisa dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
