Table of Contents
Ekonom nilai APBN masih resiliens, namun perlu kewaspadaan
Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap memiliki kapasitas daya tahan meski menghadapi kenaikan harga energi global. Namun, ia menekankan bahwa ruang fiskal Indonesia kini mulai mengalami tekanan akibat dinamika tersebut.
Daya tahan APBN sedang diuji
“Daya tahan APBN saat ini sedang diuji hingga ambang batasnya. Jika harga minyak tetap di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara memperluas utang atau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) agar APBN tidak terguncang,” ujar Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.
Kenaikan defisit anggaran
Dalam analisisnya, Rahma menjelaskan bahwa pertumbuhan defisit APBN perlu diperhatikan, karena realisasi anggaran cenderung melampaui perkiraan awal tahun. Pada bulan Maret 2026, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun, naik 140 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Target defisit dan risiko
Rahma menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan defisit di bawah ambang batas aman. Target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai masih tercapai, meski ada risiko mendekati 3 persen jika harga minyak tidak segera turun atau jika tidak ada penyesuaian harga BBM.
Kebijakan adaptif dan bantalan fiskal
Menurut Rahma, dalam situasi ketidakpastian global, pengelolaan APBN harus lebih hati-hati agar stabilitas fiskal tetap terjaga sambil mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga memiliki bantalan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun dan bisa digunakan saat kondisi darurat.
Optimisme Menkeu Purbaya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tetap optimis menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen dari PDB. Menurutnya, perhitungan ini sudah mempertimbangkan skenario harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel sepanjang tahun. “Ini sudah kami hitung semua. Bahkan dengan rata-rata harga minyak 100 dolar AS per barel, kami tetap bisa menjaga defisit di bawah 3 persen,” tutur Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).
Effisiensi belanja dan harga BBM
Menurut Purbaya, pemerintah juga melakukan langkah efisiensi belanja di kementerian serta menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa ada kemungkinan kebutuhan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika kondisi geopolitik memburuk, guna memberi ruang fiskal yang lebih luas.
