Table of Contents
Memasuki Musim Kemarau, Ini Kata Dosen UGM Soal Pencegahan Karhutla
Dosen dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., menyoroti pentingnya upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring mendekatnya musim kemarau. Ia menekankan perlunya penyesuaian anggaran agar berorientasi pada konsep manajemen darurat yang berkelanjutan, serta penguatan peran infrastruktur untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
Prediksi BMKG tentang Musim Kemarau
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia akan dimulai pada April 2026. Menurut data BMKG, sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemarau yang lebih lama, sementara 46,5 persen lainnya memasuki fase kering lebih dini dari biasanya. Dari total 114 zona musim, 16,3 persen di antaranya sudah mengalami peralihan arah angin dari Monsun Asia ke Monsun Australia, menandai awal musim kemarau.
Wilayah yang lebih awal terkena kemarau mencakup Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. BMKG juga menyebutkan bahwa kekeringan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia memiliki ciri lebih ekstrem dibandingkan masa sebelumnya.
“OMC, sumur bor, sekat kanal masuk sebagai upaya pencegahan dan mitigasi,” ujar Fiqri dilansir dari laman UGM, Senin (30/3).
Menurut Fiqri, operasi modifikasi cuaca (OMC), sumur bor, serta sekat kanal dapat digunakan secara sinergis untuk meminimalisasi risiko kebakaran. Ia juga menjelaskan bahwa sekat kanal terbukti efektif dalam mengurangi kehilangan air dari ekosistem gambut, sehingga mencegah terjadinya kekeringan yang memicu api.
“Gambut yang terbakar umumnya gambut yang terdegradasi sehingga keberadaan sekat kanal diharapkan mampu mengurangi lolosnya air dari ekosistem gambut, sehingga gambut tetap basah,” tambahnya.
Fiqri menyarankan model kerja kolaborasi yang tetap berjalan, bukan hanya saat darurat. Ia menekankan pentingnya kegiatan rutin seperti apel, patroli, pemantauan bersama BPBD, Manggala Agni, dan lembaga lainnya, serta pendampingan oleh para pengelola kehutanan. Selain itu, ia menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan api yang tidak terkendali sebagai penyebab utama kebakaran.
Untuk mengatasi pola pemadaman kebakaran berulang, Fiqri mengusulkan penerapan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di wilayah luar Jawa. “PLTB bisa menjadi alternatif efektif,” pungkasnya.
