Table of Contents
Cerai usai, tanggung jawab tak selesai
Di Surabaya, perceraian sering menjadi awal dari ketidakstabilan yang berkelanjutan. Proses ini bukan sekadar akhir dari pernikahan, tetapi membuka babak baru yang lebih sunyi, yakni perempuan yang kehilangan penghasilan utama, anak-anak yang tumbuh dalam ketidakpastian, serta putusan pengadilan yang hanya berupa dokumen formal. Di banyak kota, keputusan hukum tentang kewajiban nafkah anak dan mantan istri sering dianggap sebagai formalitas tanpa dampak nyata.
Langkah Kota Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya mencoba mengubah skenario itu. Dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah mengambil inisiatif unik, yaitu menangguhkan layanan administrasi kependudukan bagi mantan suami yang belum memenuhi kewajiban nafkah. Keputusan ini menciptakan perdebatan, sekaligus harapan. Dari sisi positif, kebijakan ini dianggap sebagai inovasi yang mampu melindungi kelompok rentan. Namun, dari sisi kritis, muncul pertanyaan mengenai batasan wewenang pemerintah, efektivitas, serta dampak sosial yang mungkin terjadi.
Data yang dirilis menunjukkan skala masalah yang cukup besar. Hingga awal April 2026, ada 8.180 mantan suami yang belum memenuhi kewajiban nafkah. Dari jumlah tersebut, sistem administrasi kependudukan memberikan notifikasi penghentian layanan hingga kewajiban ditunaikan. Tunggakan nafkah anak mencapai hampir 5.000 kasus, sementara kewajiban nafkah iddah dan mut’ah bahkan lebih tinggi, yakni 7.189 perkara.
Kebijakan ini menegaskan bahwa perceraian tidak berhenti di ruang sidang, tetapi melanjutkan ketidakpastian ekonomi bagi perempuan dan anak. Pemerintah mengintegrasikan data dengan Pengadilan Agama, sehingga sistem otomatis berfungsi mengidentifikasi warga yang masih belum memenuhi kewajiban nafkah. Layanan seperti perubahan KTP atau pengurusan dokumen kependudukan tidak dilanjutkan selama kewajiban belum dipenuhi. Mekanisme ini bukan pemblokiran permanen, melainkan penangguhan sementara sebagai pengingat administratif.
Dalam konteks ini, Surabaya mencoba memperkuat paradigma. Hukum keluarga sebelumnya sering bergantung pada kesadaran individu. Negara hanya muncul saat putusan pengadilan dikeluarkan, tetapi kini perlu hadir lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaannya. Administrasi kependudukan, yang biasanya netral, kini menjadi alat untuk menegakkan tanggung jawab sosial. Tidak semua mantan suami memiliki kemampuan finansial memadai. Beberapa mungkin kehilangan pekerjaan atau menghadapi kesulitan ekonomi. Jika penangguhan layanan dilakukan tanpa verifikasi yang sensitif, kebijakan ini bisa menimbulkan masalah baru.
Langkah Surabaya juga menarik karena tidak mengubah substansi hukum keluarga, melainkan memperkuat implementasinya. Amar putusan pengadilan tetap menjadi dasar utama. Pemerintah daerah, sebagai wakil negara, mengaitkan pelaksanaan putusan dengan akses layanan publik. Pendekatan ini relatif aman secara hukum, karena tidak menciptakan sanksi baru, tetapi mengingatkan kembali kepatuhan terhadap keputusan yang sudah ada. Dalam perlindungan anak, langkah ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua. Anak tetap berhak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Ketika kewajiban itu diabaikan, negara memiliki alasan kuat untuk hadir.
