Table of Contents
Titiek Soeharto: Diskusi Soal Transformasi Bulog Masih Berlangsung
Jakarta – Siti Hediati Hariyadi, yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, menyatakan bahwa pembahasan mengenai rencana Perum Bulog menjadi lembaga otonom masih berlangsung dalam Komisi IV DPR RI bersama pihak pemerintah. Titiek mengungkapkan bahwa proses ini belum selesai dan terus diupayakan. “Masih, masih (pembahasan),” ujarnya kepada para jurnalis setelah rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta para pejabat lainnya di Jakarta, Selasa.
Kebutuhan Keputusan Pemerintah
Titiek menegaskan bahwa langkah tersebut belum memperoleh kepastian dan masih menunggu arahan resmi dari pemerintah. “Kita masih menantikan keinginan pemerintah sebelum melanjutkan diskusi lebih lanjut di tingkat legislatif,” tambahnya. Meski tidak memberikan penjelasan rinci, Titiek memastikan komunikasi antara DPR dan pemerintah tetap aktif dalam mempercepat proses perubahan kelembagaan Bulog.
“Ini kan kita nunggu dari pemerintah aja bagaimana,” imbuh Titiek.
Respons dari Direktur Bulog
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa rencana transformasi Bulog menjadi lembaga mandiri merupakan kewenangan DPR RI. Ia menekankan bahwa revisi UU pangan, yang sedang dibahas di Komisi IV, menjadi dasar perubahan status Bulog. “Setelah UU tersebut disahkan, Bulog secara otomatis akan beralih menjadi badan otonom,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (21/1).
Dalam proses penggodokan, Rizal mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR juga memberikan dukungan untuk percepatan revisi undang-undang tersebut. “Komisi VI mendorong Komisi IV agar segera menyelesaikan pembahasan ini,” lanjutnya.
Tujuan Transformasi Bulog
Bulog menyatakan bahwa setelah berstatus badan otonom, lembaga tersebut akan mengelola sembilan bahan pokok guna memperkuat stabilitas pasokan, harga yang terjangkau, dan keberlanjutan pangan nasional. Kegiatan ini mencakup beras, jagung, minyak goreng, gula, telur, susu, kedelai, serta komoditas penting lainnya.
Rencana perubahan tersebut pertama kali diumumkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan transformasi ini, Bulog diharapkan bisa fokus pada fungsi non-komersial, yaitu menjadi penyangga pasokan dan penstabil harga pangan nasional. Selain itu, target swasembada pangan 2027 dianggap lebih mudah tercapai jika lembaga ini memiliki struktur yang lebih efektif.
