Table of Contents
Anggota DPR: Biaya Haji Tak Naik Bukti Negara Hadir Atasi Dinamika
Kamis ini, di Jakarta, anggota Komisi VIII DPR RI Sandi Fitrian Noor menegaskan bahwa penurunan biaya haji yang terjadi menunjukkan peran pemerintah yang aktif dalam menghadapi dinamika global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah. Ia mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mengendalikan kenaikan biaya avtur, sehingga biaya haji tetap stabil dan tidak membebani jamaah. “Ini adalah bukti konkret bahwa negara hadir. Tanpa subsidi, nilai manfaat haji bisa meningkat drastis, jadi tugas kita adalah memastikan BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya secara syariah dan cermat,” ujarnya.
Effisiensi Biaya dan Pengelolaan Dana
Menurut Sandi, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 mengalami penurunan sebesar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh efisiensi biaya hotel dan akomodasi di Arab Saudi, hasil dari negosiasi yang lebih baik. “Jika kita serius melakukan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang profesional, kenaikan akibat perang global bisa diredam,” tambahnya.
Artinya, ancaman perang tidak boleh dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menaikkan biaya haji secara sepihak.
Sandi juga menyebut bahwa BPKH mengelola dana haji sekitar Rp171 triliun. Dalam tahun 2024, hasil investasi bersih mencapai Rp11,6 triliun, meski regulasi masih membatasi porsi investasi saham maksimal 30 persen. Ia mengusulkan agar pemerintah meninjau kenaikan batas investasi menjadi 40 persen untuk saham syariah blue-chip, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian. “Semakin besar hasil investasi, semakin kecil beban jamaah. Namun, ini harus dilakukan secara bertahap dan dipantau ketat,” katanya.
Kebijakan Likuiditas dan Keyakinan Kontrol Biaya
Lebih lanjut, Sandi mengapresiasi kebijakan BPKH yang memastikan likuiditas sebesar dua kali total biaya haji tahun berjalan. Jika biaya haji mencapai Rp17 triliun, cadangan likuiditas mencapai Rp40 triliun dalam bentuk deposito syariah yang bisa dicairkan dengan cepat. “Negara harus menjadi pelindung. Dengan optimalisasi nilai manfaat dan likuiditas yang kuat, saya yakin biaya haji tetap terkendali,” tegasnya.
