Table of Contents
DPRD NTB Soroti Ketimpangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan
Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti ketimpangan layanan transportasi di berbagai daerah, meskipun indikator makro dari Dinas Perhubungan (Dishub) NTB menunjukkan peningkatan signifikan. Sorotan ini muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD NTB dan Dishub NTB di Gedung DPRD, Mataram, Selasa lalu. Pimpinan Komisi IV, Sudirsah Sujanto, mengakui capaian Dishub layak diapresiasi secara agregatif.
Secara statistik, rasio konektivitas transportasi mencapai 0,588 atau 101,37 persen, sementara rasio kecelakaan turun menjadi 1,10 atau 118,18 persen. Namun, Sudirsah menegaskan bahwa angka-angka ini tidak menggambarkan keadilan dalam pelayanan transportasi. Ia mempertanyakan apakah peningkatan makro tersebut mencerminkan keterjangkauan layanan bagi seluruh masyarakat NTB.
“Capaian statistik ini tidak boleh menutupi fakta ketimpangan yang dirasakan warga,” ujar Sudirsah dalam RDP.
Kesenjangan Konektivitas dan Perluasan Akses
Komisi IV DPRD NTB menemukan ketimpangan besar antara sektor transportasi laut dan darat. Meski konektivitas secara keseluruhan meningkat, sekitar 39 persen dari total 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) belum terlayani secara optimal. Fakta ini dianggap bertentangan dengan klaim capaian makro yang disampaikan Dishub.
Kesenjangan layanan transportasi darat menjadi isu utama karena masih jauh tertinggal dibandingkan sektor laut. Pemerintah daerah diingatkan untuk lebih serius menangani perbedaan akses ini agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang bisa berjalan lebih efisien.
Pertanyaan Keselamatan dan Kebijakan Efektif
Aspek keselamatan juga menjadi fokus diskusi. Meski rasio kecelakaan menurun, jumlah kejadian yang absolut masih mencapai 2.426 dengan 359 korban meninggal. Sudirsah mempertanyakan apakah penurunan ini benar-benar hasil dari kebijakan yang berdampak signifikan, atau hanya karena peningkatan jumlah kendaraan.
Sejumlah masalah tambahan muncul, seperti blackout kapal yang menjadi alarm bagi peningkatan standar kelaikan dan pengawasan. Komisi IV menekankan perlunya penegakan aturan lalu lintas serta edukasi keselamatan yang berkelanjutan untuk menekan risiko kecelakaan.
Koordinasi Lintas OPD dan Strategi Pembiayaan
Komisi IV menyoroti pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan infrastruktur. Koordinasi khusus antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub diharapkan meningkatkan efisiensi pengembangan jaringan lampu penerangan jalan umum (LPJU) serta skema pembiayaan yang lebih terpadu.
Optimalisasi pendapatan daerah (PAD) dari sektor transportasi juga menjadi agenda utama. Beberapa langkah seperti peningkatan retribusi Pelabuhan Bangsal dan penerapan one gate system di Teluk Nara diusulkan untuk meningkatkan kontribusi transportasi terhadap kas daerah.
“Kinerja pemerintah harus bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan dampak merata,” tambah Sudirsah, menegaskan bahwa kebijakan transportasi perlu lebih berorientasi pada pemerataan serta pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.
Peran Dishub dan Tantangan Masa Depan
Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, turut hadir dalam diskusi tersebut. Meski capaian statistik mencerminkan perkembangan, Komisi IV berharap Dishub dapat lebih fokus pada solusi yang menyentuh kebutuhan nyata warga, seperti perbaikan trayek AKDP dan pengawasan kebocoran penerimaan bea kapal.
RDP ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan transportasi tidak cukup diukur dari angka statistik semata. Kinerja harus mencerminkan kualitas layanan yang merata dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
