Table of Contents
Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M, KPK: Pengadaan Harus Sesuai Kebutuhan
Dari Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terhadap isu yang viral soal penggunaan mobil dinas oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dengan nilai Rp 8,5 miliar. KPK mengingatkan bahwa pengadaan barang di daerah harus berdasarkan kebutuhan yang jelas.
“Isu tersebut memang sangat ramai di media sosial, dan KPK juga memantau pemberitaannya. Dalam konteks pengelolaan belanja daerah, perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan, serta proses pengadaannya, menjadi hal penting,” kata Budi dalam konten Tanya JubirKPK, dikutip dari Instagram KPK @official.kpk, Minggu (1/3/2026).
Menurut Budi, proses pengadaan sering kali menjadi celah untuk tindak pidana korupsi. Ia menyoroti beberapa aspek seperti pengkondisian, penyimpanan, dan upharga yang bisa memicu penyimpangan anggaran.
“Ini juga sering menjadi area yang memungkinkan terjadinya korupsi. Semua mekanisme itu harus dijalankan dengan benar. Jangan sampai kebutuhan A, belanjanya jadi B,” ujarnya.
Tim Ahli Jelaskan Konteks Pengadaan Mobil Dinas
Sebelumnya, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, menjelaskan bahwa polemik mobil dinas perlu dilihat secara utuh, termasuk dari sisi kebutuhan operasional kepala daerah dan konteks pembahasan anggaran.
“Pertama, mobil itu digunakan untuk lapangan dan mengurus tamu. Jika ada tamu dari kementerian, DPR RI, atau bahkan kedutaan, mobil tidak hanya untuk muter-muter di kota,” ujar Sudarno saat ditemui Kompas.com, Sabtu (28/2/2026) malam.
Sudarno menegaskan bahwa kebutuhan kendaraan tersebut berasal dari fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, mobil dinas bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana untuk mobilitas lintas kabupaten/kota serta representasi saat menerima tamu resmi.
Dia menjelaskan bahwa Gubernur tidak terlibat langsung dalam menentukan spesifikasi kendaraan. “Beliau hanya memastikan kebutuhannya terpenuhi. Soal jenis, merek, dan spesifikasi teknis, itu ranah TAPD,” katanya.
Kendaraan Hybrid Dipilih Berdasarkan Infrastruktur Daerah
Kendaraan yang direncanakan adalah jenis hybrid. Opsi ini dipilih karena kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur belum merata.
“Posisinya masih di Jakarta. Secara teknis tinggal ditarik ke sini,” ujarnya.
Sudarno menyebutkan bahwa mobil tersebut belum digunakan di Kalimantan Timur. Ia juga menegaskan Gubernur siap menerima arahan dari pemerintah pusat jika diperlukan peninjauan ulang. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” tutur Sudarno.
